PBB Serukan Pencabutan Embargo AS Terhadap Kuba

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Majelis Umum PBB pada Selasa (27/10) menyerukan agar embargo Amerika Serikat (AS) terhadap Kuba yang sudah berlangsung selama beberapa dekade dicabut dalam resolusi yang diadopsi oleh hampir seluruh anggota, tiga bulan setelah hubungan diplomatik AS dan Kuba dipulihkan.

AS dan Israel menentang resolusi itu tapi 191 negara lainnya mendukung langkah yang diajukan dalam Majelis beranggotakan 193 negara tersebut.

Hasil pemungutan suara berpihak pada Kuba yang menyebut embargo tersebut sebagai penghalang pembangunan ekonominya dan menyerukan tindakan cepat untuk mengakhirinya.

Tahun lalu, AS dan Israel menentang resolusi itu dan tiga negara -- Kepulauan Marshalls, Mikronesia dan Palau-- memilih abstain.

Resolusi pada tahun ini menyambut pemulihan hubungan diplomatik antara AS dan Kuba yang sudah membeku selama 55 tahun dan menghargai keinginan Presiden Barack Obama untuk mencabut embargo tersebut.

Namun, keputusan akhir ada di tangan Kongres AS tempat mayoritas anggota dari Partai Republik menentang langkah itu.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez menyuarakan harapannya agar Kongres AS “mau mengubah kebijakan kurang efisien, keji dan tidak adil yang diberlakukan pada masa lalu itu”.

Namun, dia menegaskan Obama memiliki hak prerogatif untuk mencabut embargo tersebut, yang diberlakukan pada 1960 saat puncak Perang Dingin.

Kuba memperkirakan bahwa embargo itu mengakibatkan kerugian hingga mencapai 830 miliar dolar AS (sekitar Rp 11,2 kuadriliun).

“Pencabutan blokade akan menjadi elemen penting yang sangat berarti terhadap kemajuan yang dicapai selama beberapa bulan terakhir dalam hubungan antara kedua negara dan menentukan kecepatan normalisasi,” ucap Rodriguez.

Dalam pernyatannya, diplomat AS Ron Godard mengatakan AS tidak bisa mendukung resolusi tersebut karena tidak mencerminkan “langkah signifikan yang diambil dan semangat persatuan yang digalang Obama.” (AFP)