Loading...
INDONESIA
Penulis: Sabar Subekti 20:05 WIB | Rabu, 19 Maret 2014

Pengamat: Jokowi "Political Marketing" PDI-P

Tim Advokasi Jakarta Baru, Ade Dwi Kurnia, (kanan) menunjukkan surat gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (19/3). Tim Advokasi Jakarta Baru mendaftarkan gugatan "class action" kepada Jokowi karena Jokowi berhenti sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum merealisasikan program kerakyatan. (Foto: Ant)

AMBON, SATUHARAPAN.COM - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) merupakan "political marketing" yang ditawarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), kata Pengamat Politik Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon, Amir Kotarumalos, di Ambon, Rabu (19/3).

"Jokowi dengan figurnya menjadi marketing politic PDI-P untuk bisa menarik massa, baik itu pemilih pragmatis maupun oligarkis sebanyak-banyaknya dalam pemilu," kata dia.

Amir yang juga Dosen Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Unpatti mengatakan, dengan diusungnya Jokowi sebagai calon presiden (capres), maka elektabilitas PDI-P akan meningkat.

Alasannya, Jokowi dikenal sebagai pemimpin wong cilik yang didukung oleh banyak massa nasionalis-tradisional, terutama yang berada di Pulau Jawa.

"Saya kira ini pilihan yang brilian dari Megawati dengan tidak mencalonkan diri, tetapi mengusung kader partai yang potensial untuk menggalang massa yang tentu saja akan berpengaruh terhadap elektabilitas partai," kata dia.

Menurut Amir, pencalonan Jokowi sebagai capres akan berpengaruh terhadap peta politik di Tanah Air, tidak hanya pada pemilihan presiden (pilpres) tetapi juga di tingkat pemilihan legislatif (pileg) pada 9 April 2014.

"Sekarang ini masyarakat lebih melihat figur yang diusung bukan partainya, saya kira akan dipilihnya Jokowi sebagai capres dari PDI-P telah diantisipasi oleh partai lainnya," kata dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan, banyak pihak yang menyayangkan Jokowi dipilih sebagai capres, karena seharusnya ia menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai gubernur Jakarta, menangani persoalan banjir dan kemiskinan di ibu kota negara.

"Banyak yang menyatakan kalau sebaiknya Jokowi menyelesaikan persoalan banjir dan kemiskinan di Jakarta dulu sebelum jadi presiden, tapi saya kira itu sah-sah saja karena tugasnya bisa dilanjutkan oleh wakilnya," katanya. (Ant)


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home