Pengaturan Perdagangan Senjata Kembali Dirundingkan PBB

sisi gelap perdagangan senjata api

(Washington) - Maraknya penyalahgunaan senjata api dikalangan masyarakat membuat sejumlah pihak meminta kepada Persatuan bangsa-bangsa (PBB) merundingan kembali pengaturan perdagangan senjata sedunia.

Para aktivis untuk Pengawasan Senjata masyarakat koalisi sipil melakukan demonstrasi di Washington, DC, ibukota eksportir terbesar senjata dunia. Mereka mendukung perjanjian perdagangan senjata api.

Penjualan senjata internasional terus meningkat khususnya di negara-negara Eropa dan Amerika. Sejak 2002, penjualan senjata skala internasional meningkat 60%, mencapai lebih dari 305 miliar euro di tahun 2010. Negara-negara Amerika dan Eropa Barat mendominasi daftar top 100 perdagangan senjata.

Amerika Serikat (AS) merupakan produsen senjata terbesar di dunia menegaskan kembali hari Jumat (15/3) bahwa Amerika menentang setiap perjanjian yang mencakup amunisi karena beban keuangan dan administrasi melakukan pemeriksaan.

AS juga menentang perjanjian yang bertentangan dengan amandemen kedua Undang-Undang Dasar Amerika, yang memberi hak bagi warga Amerika untuk memiliki senjata api.

PBB memulai kembali perundingan pengaturan perdagangan senjata sedunia yang bernilai miliaran dolar. Berdasarkan rancangan perjanjian yang sedang dirundingkan, negara-negara akan diharuskan menentukan peraturan nasional bagi semua transfer senjata konvensional lintas batas, dan mengatur pialang senjata.

Para pendukung pengawasan senjata mengatakan perjanjian dibutuhkan untuk mencegah arus senjata gelap dan tidak diatur ke zona-zona konflik yang menjalankan perang dan kekejaman. Perjanjian Perdagangan Senjata di bawah negosiasi PBB jika perjanjian ini adalah untuk menyelamatkan nyawa.

Editor : KP1