Loading...
EKONOMI
Penulis: Melki Pangaribuan 18:38 WIB | Rabu, 24 Juni 2015

Penindakan Penambang Timah Ilegal Harus Sesuai Aturan

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. (Foto: Dok.satuharapan.com/Dedy Istanto).

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai penindakan penambang timah ilegal di berbagai daerah di Tanah Air harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

"Penyelesaian (permasalahan tambang timah ilegal) harus mengikuti aturan," kata Wapres kepada wartawan seusai membuka acara Gelar Batik Nusantara 2015 di Jakarta, Rabu (24/6).

Wapres menegaskan siapa saja pihak yang memiliki tambang timah yang tidak berizin harus ditindak agar aktivitas penambangan ilegal di daerah juga dapat dihentikan.

Jusuf Kalla mengingatkan bahwa aktivitas tersebut juga dapat merusak kondisi lingkungan di sekitar tambang.

Ia mengemukakan bahwa permasalahan itu sebaiknya diselesaikan pada pemerintahan tingkat provinsi dengan aturan yang ada.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta BUMN dan swasta untuk mengendalikan timah ilegal di pasar dunia, agar harga komoditas tambang tersebut kembali membaik.

"Memang terlalu banyak timah ilegal, dan harus dikendalikan, sehingga timah yang membanjiri pasar dunia betul-betul timah legal," kata Presiden Jokowi saat berkunjung ke pabrik pengolahan bijih timah di kawasan industri Ketapang kota Pangkalpinang, Minggu (21/6).

Untuk mengendalikan timah ilegal tersebut, kata dia, tambang-tambang rakyat harus dikelola dan dibina oleh PT Timah Tbk selaku BUMN dan perusahaan timah swasta, serta harus ada regulasi yang dibenahi dan penyelesaian masalah di lapangan yang harus diselesaikan dengan baik.

"Saya sudah sampaikan hal ini kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, BUMN dan swasta untuk merumuskan kebijakan dan menuntaskan timah ilegal ini," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil berjanji akan menyelesaikan penyelundupan timah, untuk menjadikan Indonesia sebagai penentu harga timah dunia.

"Dalam minggu ini, kita akan mengelar rapat kabinet terbatas untuk menyelesaikan penyelundupan timah ini," kata Sofyan Djalil, saat berkunjung di pabrik pengolahan bijih timah di kawasan industri Ketapang kota Pangkalpinang, Minggu (21/6).

Saat ini, kata dia, penyelundupan dan kebocoran timah ilegal ke berbagai negara sangat luar biasa, sehingga harga timah mengalami penurunan yang cukup tinggi.

Untuk menjadikan Indonesia sebagai penentu harga dunia, kata dia, penyelundupan dan kebocoran timah ini harus segera diatasi dan diselesaikan. "Yang paling penting, penyelundupan timah ini secepat mungkin diselesaikan," tegasnya. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home