Prancis Tuntut Turki Jelaskan Pengiriman Jihadis ke Azerbaijan

Jihadis sekutu Turki di Suriah. (Foto: dok. AFP)

BRUSSELS, SATUHARAPAN.COM-Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menuntut Turki menjelaskan apa yang dia katakan sebagai kedatangan pejuang jihadis di Azerbaijan, dan mendesak NATO untuk menghadapi tindakan sekutunya itu.

"Garis merah telah dilintasi, yang tidak dapat diterima," kata Macron. "Saya mendesak semua mitra NATO untuk menghadapi perilaku anggota NATO. Tanggapan Prancis adalah meminta penjelasan Turki tentang hal ini," katanya hari Jumat (2/10).

Macron berbicara setelah pertemuan puncak di Brussel di mana para pemimpin Uni Eropa setuju untuk mengancam Turki dengan sanksi atas pengeboran gasnya di perairan Siprus. Tetapi pemimpin Prancis itu juga marah dengan peristiwa di Nagorno Karabakh yang disengketakan, di mana telah terjadi pertempuran sengit antara pasukan Armenia dan Azerbaijan.

Dia menuduh bahwa laporan intelijen telah menetapkan bahwa 300 pejuang Suriah yang ditarik dari "kelompok-kelompok jihadis" dari kota Aleppo di Suriah telah melewati kota Gaziantep di Turki dalam perjalanan ke Azerbaijan.

"Para pejuang ini dikenal, dilacak dan diidentifikasi," katanya, seraya menambahkan bahwa dia akan memanggil Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan "dalam beberapa hari mendatang."

Mengirim 300 Proksi dari Suriah

Armenia menuduh Turki mengirim tentara bayaran untuk mendukung sekutunya Azerbaijan dan pada hari Senin, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan Ankara telah mengirim setidaknya 300 proksi dari Suriah utara.

Macron pekan ini mengecam pernyataan Turki yang dinilainya "sembrono dan berbahaya" yang mendukung Azerbaijan.

Nagorno Karabakh, wilayah pemisahan etnis mayoritas Armenia di Azerbaijan, mendeklarasikan kemerdekaan setelah jatuhnya Tirai Besi, memicu perang di awal 1990-an yang merenggut 30.000 nyawa.

Itu belum diakui sebagai negara merdeka oleh negara mana pun, termasuk Armenia, dan pembicaraan untuk menyelesaikan konflik sebagian besar terhenti sejak perjanjian gencatan senjata tahun 1994. (AFP)

Editor : Sabar Subekti