Rakyat Bangladesh Dukung Eksekusi Mati Politisi Partai Islam

DHAKA, SATUHARAPAN.COM - Ribuan rakyat Bangladesh turun ke jalan-jalan untuk menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan hukuman mati atas seorang pejabat partai Islam di negara itu, yang didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang kemerdekaan 1971. Pada saat yang sama, pasukan keamanan berada dalam siaga sepanjang hari Minggu untuk mengantisipasi kemungkinan reaksi penentangan dari pendukung pejabat partai itu.

Kantor berita AP melaporkan Mohammad Qamaruzzaman dihukum gantung pada Sabtu malam (11/4) di penjara pusat di ibukota Bangladesh, Dhaka, menurut informasi seorang pejabat penjara senior, Forman Ali, kepada wartawan. Ia dimakamkan Minggu pagi (12/4) di bawah pengamanan ketat, menurut kakaknya, Kafil Uddin.

Jaksa mengatakan bahwa Qamaruzzaman, seorang asisten sekretaris jenderal Partai Jamaat-e-Islami, memimpin sebuah kelompok milisi yang bekerja sama dengan tentara Pakistan di pusat kota Bangladesh pada tahun 1971 dan berada di balik pembunuhan setidaknya 120 petani tak bersenjata.

Bangladesh menyalahkan tentara Pakistan dan kolaborator lokal atas kematian 3 juta orang selama perang sembilan bulan untuk memperjuangkan kemerdekaan dari Pakistan. Diperkirakan 200.000 wanita diperkosa dan sekitar 10 juta orang melarikan diri ke kamp-kamp pengungsi di negara tetangga India.

Jamaat-e-Islami mengecam eksekusi dan menyerukan pemogokan umum nasional pada hari Senin besok. Pada saat yang sama, ribuan orang memuji eksekusi di jalan-jalan Dhaka dan kota-kota lain, tanda persetujuan terhadap pengadilan kejahatan perang yang diinisiasi Perdana Menteri Sheikh Hasina. Unjuk rasa  mendukung eksekusi dilaksanakan  hari Minggu ini (12/4).

"Kami senang bahwa keadilan telah diwujudkan akhirnya," kata Mohammad Al Masum, seorang mahasiswa di Universitas Dhaka, yang bergabung dalam prosesi unjuk rasa di Shabagh Square. "Saya tidak mengalami perang tetapi saya yakin keluarga yang kehilangan orang yang mereka sayang akan senang hari ini."

Hasina telah bersumpah untuk melanjutkan persidangan meskipun ada tekanan dari oposisi dari dalam maupun luar negeri. Partai Jamaat-e-Islami, yang menuai sekitar 2 persen sampai 3 persen suara, telah melemah signifikan karena sebagian besar pemimpin seniornya telah dihukum. Asisten sekjen lainnya,  Abdul Quader Mollah, dihukum mati pada tahun 2013 atas kejahatan yang sama.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Ravina Shamdasani, awal pekan ini mendesak Bangladesh untuk tidak melakukan eksekusi, mengatakan bahwa sidang Qamaruzzman tidak memenuhi standar internasional.

Amerika Serikat lebih berhati-hati dalam memberikan penilaian tetapi masih mendesak pemerintah Bangladesh untuk tidak melanjutkan eksekusi.

"Kami telah melihat kemajuan, tetapi masih meyakini dibutuhkan perbaikan lebih lanjut ... agar bisa memastikan proses tersebut memenuhi ketentuan dalam negeri dan internasional," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Marie Harf dalam sebuah pernyataan sesaat sebelum eksekusi.

Pemerintah Bangladesh mengatakan sidang yang dijalankan telah memenuhi standar yang tepat dimana terdakwa mendapat kesempatan untuk melawan keputusan pengadilan melalui banding dan kasasi hingga ke Mahkamah Agung. Tetapi  Qamaruzzaman  menolak untuk meminta grasi dari presiden.

Pengadilan atas kasus ini telah dimulai tak lama setelah Bangladesh merdeka  empat dekade lalu. Tetapi dihentikan setelah pembuhuhan presiden kala itu   Sheikh Mujibur Rahman (Ayah Hasina)  dan sebagian besar anggota keluarganya dalam kudeta militer 1975.

Hasina menghidupkan kembali proses tersebut, memenuhi janji yang dia buat sebelum Pemilu 2008 lalu.

Editor : Eben Ezer Siadari