Rizal Ramli: Revaluasi Aset Mampu Selamatkan BUMN dari Kebangkrutan
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Manusia Rizal Ramli mengatakan kebijakan revaluasi aset yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 5 mampu menyelamatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari kebangkrutan.
"Sebulan yang lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang revaluasi aset. Ini sebenarnya kebijakan yang penting sekali, breakthrough atau lompatan ke depan. Karena sebenarnya ini adalah wealth kreasi," kata Rizal di Hotel Ritz Carlton SCBD Jakarta Selatan dalam DBS Asian Insights Conference 2015, hari Selasa (24/11).
Dia kemudian menceritakan pada 15 tahun yang lalu, saat dia menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin), PT. PLN pernah mengalami kerugian hingga nyaris bangkrut.
"Modalnya minus Rp 9 triliun, asetnya Rp 50 triliun. Mereka (PLN) minta pemerintah untuk suntikkan uang APBN. Kami tidak mau. Menolak. Tapi kami minta PLN untuk melakukan revaluasi aset karena banyak sekali bangunan tanah, pabrik yang dibeli dengan harga 15-20 tahun sebelumnya. Ternyata setelah dilakukan revaluasi aset, aset PLN naik dari Rp 50 triliun menjadi Rp 200 triliun."
Kemudian, lanjut dia, sebagian dari selisih revaluasi aset dia masukkan ke dalam modal PLN dari minus Rp 9 triliun menjadi Rp 104 triliun.
"Belum pernah dalam sejarah Republik Indonesia ada BUMN diselamatkan tanpa menyuntik modal. Biasanya cari jalan gampang kalau BUMN rugi, dia minta uang sama APBN. Itu cara yang tidak benar, cara yang tidak kreatif," kata dia.
Menurutnya, revaluasi aset ini merupakan langkah jitu untuk menyelamatkan BUMN yang tengah meregang 'nyawa'. Cara ini, kata dia, pernah dilakukan juga terhadap PT. Semen Gresik yang hanya untung Rp 400 miliar dalam waktu dua tahun untungnya naik menjadi Rp 3,2 triliun.
Apalagi, tambah dia, saat ini pajak revaluasi aset sudah dipangkas dari 10 persen menjadi 4 persen di mana setiap semester akan naik 1 persen dan pada akhir tahun 2016 'jendela' keringanan ini akan ditutup dan kembali pada 10 persen.
"Jadi, ini ada window 1,5 tahun untuk saudara melakukan revaluasi aset. Secepat-cepatnya," kata dia.
Rizal kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya revaluasi aset ini juga bisa dilakukan oleh perusahaan yang hampir bangkrut di tengah ekonomi lesu seperti sekarang ini di mana ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) juga menghantui perusahaan.
"Dengan kebijakan revaluasi aset ini masalah ini semua diselesaikan. Saudara lakukan revaluasi aset, asetnya naik masukkan ke dalam modal. Modal saudara lebih tinggi punya akses terhadap modal baru untuk diversifikasi untuk ekspansi sehingga tidak perlu PHK. Ini langkah 'Rajawali Bangkit'," kata dia.
Revaluasi Aset Mampu Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi 2016
Rizal menilai jika Indonesia hanya bersandar pada deregulasi saja, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 hanya mampu mencapai angka 5,3 persen.
Tapi, dengan langkah revaluasi aset yang ada dalam paket kebijakan ekonomi jilid 5, Rizal yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mampu mencapai 6 persen.
"Kalau lebih banyak yang ikut termasuk nasabah-nasabah menengah kecil maka tahun depan ekonomi Indonesia tumbuh 6,5 persen," kata dia.
Namun, dalam kesempatan yang sama, Ekonom dari CReco Research Institute Raden Pardede mengatakan tidak cukup hanya revaluasi saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun depan.
"Revaluasi aset nggak cukup. Itu kecil dampaknya. Kalau hanya revaluasi aset tidak berarti. Kenapa? Karena debt to equity-nya jadi lebih rendah," kata dia.
Menurutnya, hal yang harus dilakukan adalah memulihkan kepercayaan pasar atau investor terlebih dahulu kalau ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan tidak tinggi.
"Bagaimana dia mau memakai debt to equity-nya rendah sama saja. Apalagi kalau tidak didorong investasi, percuma saja. Revaluasi aset percuma manakala permintaan ke investasi itu rendah."
Dia menilai, tidak semua perusahaan dapat melakukan revaluasi aset seperti yang dilontarkan oleh Rizal Ramli.
"Jadi saya bilang dampaknya tidak akan menambah pertumbuhan ekonomi kita meski hanya 0,5 persen," kata dia.
Editor : Bayu Probo
Penasihat Senior Presiden Korsel Mengundurkan Diri Masal
SEOUL, SATUHARAPAN.COM - Para penasihat senior Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, termasuk kepala...