Sorotan Media Asing pada Putusan MK tentang Sengketa Pilpres

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Media asing menyoroti pustusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan pemilihan presiden. The Associated Press (AP) mengangkat judul: “Prabowo Subianto memastikan kemenangan sebagai pemimpin Indonesia berikutnya setelah pengadilan tinggi menolak banding yang diajukan lawannya”. Sementara Reuters mengangkat judul yang mirip: Pengadilan Indonesia menolak gugatan pemilu, memastikan kemenangan Prabowo.”

AP melaporkan, Mahkamah Agung Indonesia pada hari Senin (22/;4) menolak banding yang diajukan oleh dua calon presiden yang kalah dan menuntut pemungutan suara ulang, dengan menuduh adanya penyimpangan dan kecurangan yang meluas pada pemilu bulan Februari.

Keputusan mayoritas lima berbanding tiga oleh panel delapan hakim Mahkamah Konstitusi menolak dalil-dalil tersebut, dengan mengatakan bahwa tim kuasa hukum kandidat yang kalah gagal membuktikan tuduhan bahwa kemenangan Prabowo Subianto adalah hasil dari kecurangan yang meluas.

Mahkamah “menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, pada hari Senin, setelah panel yang terdiri dari delapan hakim menghabiskan waktu enam jam untuk membacakan alasannya di depan umum pada kedua permohonan banding yang terpisah tersebut. Putusan tersebut tidak dapat diajukan banding.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah mengesahkan kemenangan besar bagi presiden terpilih Praboso Subianto, namun saingannya, mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, dan mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menuduh bahwa kemenangan tersebut bergantung pada penipuan skala besar dan campur tangan negara secara luas.

Mereka juga menuduh adanya nepotisme, yang menantang pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden Subianto.

Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berpendapat bahwa Raka, 37 tahun, seharusnya didiskualifikasi karena usia minimum calon adalah 40 tahun, dan mereka meminta pengadilan untuk melarangnya melakukan pemungutan suara ulang.

Sebelum pemilu, Gibran diberikan pengecualian kontroversial terhadap persyaratan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi, yang saat itu dipimpin oleh Anwar Usman, saudara ipar Joko Widodo. Anwar Usman kemudian terpaksa mengundurkan diri sebagai Ketua MK karena gagal mengundurkan diri, dan dilarang menjadi hakim pada kasus gugatan Pilpres.

Kasus ini diputuskan oleh delapan hakim agung, bukan oleh pengadilan yang beranggotakan sembilan orang, karena Usman, yang masih bertugas di pengadilan sebagai hakim asosiasi, harus mengundurkan diri.

Praboso Subianto, menteri pertahanan saat ini, memenangkan pemilu dengan 58,6% suara, atau lebih dari 96 juta surat suara – lebih dari dua kali lipat jumlah yang diterima masing-masing dari dua pemenang kedua, menurut KPU.

Para kandidat yang kalah menuduh Joko Widodo melakukan penyalahgunaan kekuasaan secara luas, dengan mengatakan bahwa ia menggunakan pejabat di setiap tingkatan, mulai dari anggota kabinet hingga kepala desa, dan kebijakan negara seperti program bantuan sosial, untuk memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Presiden Indonesia diharapkan tetap netral dalam pemilu untuk menggantikannya.

Gugatan hukum Anies dan Ganjar mengeluhkan banyaknya bantuan sosial dari pemerintah yang dicairkan di tengah masa kampanye – jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang dikeluarkan selama pandemi COVID-19 – dan Widodo mendistribusikan dana secara langsung di sejumlah provinsi.

Namun pengadilan tinggi menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka tidak yakin bahwa presiden telah melakukan intervensi untuk mengubah persyaratan kandidat demi kepentingan putranya dan bahwa dia tidak melakukan nepotisme ketika menyetujui dan mendukung pencalonan putranya sebagai wakil presiden.

Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum tidak bisa dikualifikasikan sebagai bentuk nepotisme, kata hakim, Arief Hidayat. Pengadilan menemukan bahwa tidak ada bukti bahwa Joko Widodo dan pemerintahannya melanggar hukum dan norma untuk mendukung Subianto.

Keputusan tersebut sudah diperkirakan secara luas setelah empat anggota Kabinet Indonesia memberikan kesaksian di pengadilan pada tanggal 5 April, bahwa tidak ada aturan yang dilanggar dalam pendistribusian bantuan pemerintah.

Pendapat Berbeda

Namun dalam dissenting opinion, Hakim Saldi Isra mengatakan tak bisa dipungkiri bansos dikucurkan di tengah kampanye untuk kepentingan pemilu adalah hal yang mustahil.

“Saya mempunyai kewajiban moral untuk memberikan peringatan guna mengantisipasi dan mencegah terulangnya situasi serupa di kemudian hari,” kata Isra.

Sementara itu, ratusan pengunjuk rasa yang berkumpul di dekat pengadilan membubarkan diri ketika siaran persidangan di layar TV di luar menunjukkan bahwa kasus kandidat mereka tidak berhasil.

Parabowo yang dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia pada masa pemerintahan otoriter Suharto, sebelumnya mengajukan empat pencalonan untuk menjadi presiden dan dua kali gagal menantang kekalahannya dari Widodo. Penolakannya menerima hasil Pilpres 2019 berujung pada kekerasan yang menewaskan sembilan orang di Jakarta.

Joko Widodo, presiden Indonesia pertama dari luarde elite Jakarta yang sangat populer, akan mengakhiri masa jabatannya yang kedua dan terakhir pada bulan Oktober.

Komentar Anies dan Ganjar

Sementara itu Reuters melaporkan, Pengadilan Indonesia pada hari Senin menolak gugatan dari kandidat yang kalah yang meminta pemilihan ulang presiden pada bulan Februari dan mendiskualifikasi pemenang Prabowo Subianto dan pasangannya, sehingga mengakhiri semua perselisihan pemilu.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tidak ada bukti adanya kecurangan sistematis dan "campur tangan" presiden, dan juga tidak ada badan-badan negara, pejabat daerah, dan bantuan sosial yang dikerahkan untuk mempengaruhi pemilu di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia tersebut.

Permohonan penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk seluruhnya, kata Ketua Mahkamah Agung Suhartoyo saat membacakan putusan salah satu calon mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Mantan kandidat lainnya yang menentang hasil tersebut adalah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah.

Lima hakim memutuskan mendukung penolakan kedua permohonan tersebut, dengan tiga pendapat berbeda (dissenting opinion), katanya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dan kedua mantan kandidat menyatakan akan menghormati keputusan tersebut, dan Ganjar mendoakan “pemenang” beruntung.

Anies mengatakan dalam pidato video bahwa dia berkomitmen terhadap transisi pemerintahan yang damai dan menyebut Prabowo sebagai seorang "patriot", dan menambahkan bahwa keputusan pengadilan tersebut menandai berakhirnya pemilu.

Otto Hasibuan, pengacara kubu Prabowo, mengatakan keputusan tersebut merupakan "kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia".

Prabowo, 72 tahun, akan mulai menjabat pada bulan Oktober, menggantikan Presiden Joko Widodo, yang lebih dikenal sebagai Jokowi. Istana Kepresidenan menghormati keputusan tersebut dan akan membantu mendukung transisi presiden terpilih, kata Juru Bicara Istana Ari Dwipayana.

Anies dan Ganjar keduanya secara terpisah menuduh adanya campur tangan negara untuk mendukung Prabowo, yang menang dengan selisih besar. Mereka juga mengeluh bahwa pasangannya, putra presiden saat ini yang berusia 36 tahun, tidak boleh ikut ambil bagian.

Di pengadilan, mereka meminta agar Prabowo didiskualifikasi, dengan alasan bahwa distribusi bantuan sosial yang luas, termasuk bantuan beras, uang tunai, dan pupuk, di wilayah-wilayah penting telah mempengaruhi perolehan suara untuk mendukungnya.

Pemerintah dan Prabowo menolak tuduhan tersebut. Selama sidang di pengadilan, para anggota kabinet membantah bahwa bantuan tersebut telah mempengaruhi pemilih, sementara Prabowo, yang memperoleh 58% suara, menolak klaim tersebut dan menganggapnya tidak berdasar.

Hakim Arief Hidayat, yang memberikan salah satu suara tidak setuju, mengatakan presiden dan lembaga negara kurang netral.

Anies dan Ganjar, yang masing-masing meraih sekitar 25% dan 16% suara, juga menuduh bahwa dukungan diam-diam dari Jokowi telah memberikan keuntungan yang tidak adil kepada Prabowo.

Jokowi berada di bawah pengawasan ketat menjelang pemilu, dengan para kritikus menuduh ia menyalahgunakan posisinya untuk mendukung Prabowo, dengan tujuan mempertahankan warisannya setelah satu dekade memimpin negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara.

Kandidat yang kalah juga mengajukan keluhan ke Mahkamah Konstitusi tentang dimasukkannya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pasangan calon wakil presiden Prabowo, yang dimungkinkan oleh keputusan pada bulan Oktober oleh pengadilan yang sama untuk mengubah aturan kelayakan.

Ketua hakim saat itu adalah saudara ipar Jokowi, yang kemudian ditegur oleh panel etik, membuka hal baru untuk mengizinkan intervensi dari "pihak eksternal" yang tidak ditentukan. Dia dilarang terlibat dalam kasus-kasus terkait pemilu.

Meskipun terdapat pelanggaran etika, para hakim mengatakan pada hari Senin bahwa tidak ada bukti nepotisme atau intervensi presiden sehubungan dengan keputusan tersebut.

Prabowo Berterima Kasih pada Hakim MK

Sementara itu, Prabowo Subianto berterima kasih kepada jajaran Mahkamah Konstitusi (MK) karena telah menjalankan tugas menangani sengketa Pemilu 2024.

"Terima kasih untuk semua masyarakat, terima kasih untuk dukungannya, terima kasih kepada MK yang sudah menjalankan tugas yang berat," kata Prabowo saat ditemui di kediamannya di Kartanegara VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari Senin.

Menurut Prabwo, MK sudah menjalankan tugasnya sebagai garda terakhir pemberi keadilan hukum kepada masyarakat. Kini setelah proses di MK selesai, Prabowo beserta jajarannya tengah fokus mempersiapkan diri untuk menjalankan program-program kerakyatan ketika sudah resmi memimpin.

"Kita bersyukur proses di MK sudah selesai, dan kita sekarang tentunya melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi masa depan," kata Prabowo.

Editor : Sabar Subekti