Tokoh Lintas Agama Serukan Demokrasi Damai Jelang Pilkada

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Tokoh lintas agama menyerukan kepada seluruh umat beragama terhindar dari perpecahan yang berpotensi menganggu kerukunan antarsesama di berbagai daerah dalam kaitan persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Kami menyampaikan pesan bersama, mewakili agama-agama yang ada di Indonesia untuk memperhatikan dengan seksama dinamika kehidupan nasional baik di ibu kota, maupun di berbagai daerah, terutama dalam kaitan pilkada,” kata Sekretaris Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom.

Gomar menyampaikan bahwa kami para tokoh lintas agama menyatakan keprihatinan mendalam atas berkembangnya suasana kehidupan bangsa yang menampilkan gejala pertentangan dan wacana antagonistik di kalangan masyarakat yang itu berpotensi menganggu kerukunan antar umat beragama yang sudah terjalin selama ini. Kedua, meminta kepada semua pihak untuk dapat menahan diri dalam perkataan dan perbuatan yang dapat mendorong pertentangan dalam masyarakat di tanah air yang majemuk, khususnya menyangkut keyakinan agama, ras, golongan dan suku (SARA).

Ketiga, meminta kepada pemerintah untuk hadir sesuai tanggung jawab dan kewenangannya dalam mengatasi gejala pertentangan dalam kehidupan masyarakat melalui pendekatan pencegahan. Keempat, menolak segala bentuk tindak kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Maka dari itu, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindarkan diri dari segala bentuk kekerasan, baik itu fisik, maupun verbal.

Kelima, meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendorong proses demokrasi yang aman, damai dan lancar sesuai dengan mekanisme jujur dan adil yang dapat mengindahkan nilai-nilai moral dan etika keagamaan.

Keenam, mengajak seluruh umat dari berbagai agama di tanah air untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menurut keyakinan masing-masing, supaya bangsa Indonesia terhindar dari malapetaka perpecahan, dan memiliki kekuatan lahir dan batin dalam menghadapi tantantanga dan ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang menginginkan adanya perpecahan dan keruntuhan bangsa.

Pesan ini disampaikan dari seluruh perwakilan tokoh agama di antaranya, Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Romo Edy Purwanto, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), Uung Sendana, Ketua Bidang Pendidikan dan Budaya Parisada Hindu Dharma, Nyoman Udayana Sangging, Ketua Umum Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC), Din Syamsuddin, Sekretaris Umum Perserikatan Gereja Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom, Ketua Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Yusnar Yusuf, Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas dan Wakil Ketua Wali Umat Budha Indonesia (Walubi), Suhadi Sendjaja.

Pesan bersama disampaikan dalam jumpa pers yang digelar di kantor CDCC Jalan Kemiri, Menteng, Jakarta Pusat, hari Senin (17/10) pukul 11.00 WIB.

Terkait perkembangan kabar tentang adanya penistaan agama yang dikatakan oleh pejabat negara, dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, para tokoh lintas agama menilai bahwa apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. 

"Kami ingin menyampaikan jangan sampai ke depan itu terulang kembali, apalagi pilkada tahun depan akan diadakan serentak," kata dia.

“Kami tidak mau menilai dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Ahok terkait dengan Surat Al-Maidah ayat 51. Bahwa saya sudah menjelaskan diawal tadi bahwa kami ingin mendorong agar semua pihak untuk menahan diri, jangan sampai menyinggung sesuatu hal yang sensitif, apalagi itu menyangkut keyakinan kelompok agama lain. Jangan menyalahkan jika memang sebagian umat agama Islam menafsirkan isi surat Al Maidah ayat 51 berbunyi seperti itu,” kata Din Syamsuddin.

Din menambahkan, sebagai umat beragama, terus terang sebagai manusia jika Pak Ahok sudah meminta maaf, maka tugas kita memaafkan. Kemudian mengenai persoalan hukum, biarkan negara yang hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dan wewenangnya. 

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum