UGM-BNPB Pasang Early Warning System di Daerah Rawan Longsor

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memasang alat deteksi dini bencana longsor (early warning system atau EWS) di 14 daerah rawan longsor Indonesia.

Kerja sama itu, seperti dilaporkan dalam situs resmi ugm.ac.id, 19 Mei, merupakan kelanjutan program yang telah dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya, UGM dan BNPB menjalin kerja sama pemasangan sistem peringatan dini bencana longsor di enam kabupaten/kota dan 24 lokasi lainnya.

Ke-14 EWS akan dipasang di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sikka, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Buru, Kota Ambon, Kota Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Bantaeng, serta Kota Manado.

Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ir Medi Herlianto CES, menyampaikan BNPB telah menyusun pengembangan sistem peringatan dini, termasuk bencana tanah longsor. Hal itu giat dilakukan melihat kondisi Indonesia yang rentan terhadap berbagai bencana yang berpotensi menimbulkan korban jiwa serta kerugian material.

“Harapannya kedepan pemasangan alat deteksi dini bisa terus dikembangkan atau ditambah di berbagai daerah Indonesia yang rawan bencana longsor,” katanya, Kamis (19/5), saat menyampaikan sambutan seusai penandatanganan perjanjian kerja sama penanggulangan bencana di UGM.

Medi mengatakan untuk pemasangan alat deteksi dini ini belum bisa ditempatkan di seluruh kawasan Indonesia, namun baru diprioritaskan dipasang di wilayah-wilayah yang rentan bencana.

“Pemasangan alat deteksi dini ini dimulai di daerah Indonesia Barat seperti Pulau Jawa dan Sumatera karena wilayah ini memiliki potensi tanah longsor yang besar,” dia menjelaskan.

Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni UGM, Dr Paripurna P Sugarda SH LLM, mengatakan kerja sama ini tidak hanya untuk memasang sistem peringatan dini di lokasi rentan gerakan tanah. Kerja sama juga meliputi upaya peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan gerakan tanah untuk mewujudkan desa tangguh bencana.

“Pemasangan EWS ini bernilai besar, sehingga menuntut kemampuan untuk mengelola proyek ini terutama terkait akuntabilitas pelaksanaan kegiatan,” katanya.

Paripurna berharap nantinya kerja sama ini bisa terus ditingkatkan. Dengan demikian, risiko yang timbul akibat bencana tanah longsor bisa diminimalkan. (ugm.ac.id) 

Editor : Sotyati