Warga Tuntut Pemprov DKI Jakarta Dialog Tentang Normalisasi Waduk Pluit

Warga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, berorasi di depan kantor Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) di Jalan Latuharhary, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (16/05). Aksi mereka terkait penggusuran untuk pembangunan Waduk Pluit. (Foto: Dedy Istanto)

Warga menunjukkan \"tiket pesawat\" untuk Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, yang diberikan melalui perwakilan Komnas HAM. \\\"Tiket\\\" itu simbol meminta Wagub tersebut kembali ke daerah asalnya, Bangka Belitung.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Puluhan warga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Jalan Latuharhary, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (16/5). Kedatangan warga tersebut terkait dengan projek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Normalisasi Waduk Pluit untuk penanggulangan banjir.

Warga menuntut dialog dan diskusi karena Pemprov juga harus mengakui kesalahan karena ada “pembiaran” kepada ribuan warga yang menempati tanah tersebut sudah hampir 20 tahun. Menurut warga, terjadi pembiaran oleh Pemprov terhadap oknum-oknum yang menjual tanah tersebut kepada warga. Bahkan mereka tercatat sebagai warga DKI Jakarta yang sah, karena memiliki alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Aksi protes warga diterima oleh Komnas HAM supaya disampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk segera diadakan dialog, sehingga mengetahui persis apa yang terjadi di lokasi dan apa yang menjadi alasan warga Muara Baru untuk tetap memilih bertahan tinggal di kawasan tersebut.

Editor : Yan Chrisna