Aktivis Minta Saudi Dikeluarkan dari Dewan HAM PBB

JENEWA, SATUHARAPAN.COM - Dua kelompok hak asasi manusia terkemuka mendesak negara-negara anggota PBB menangguhkan Arab Saudi dari keanggotaan Dewan HAM Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) atas dugaan terlibat pembunuhan warga sipil di Yaman dan represi di dalam negeri.

Amnesty International dan Human Rights Watch, hari Rabu (29/6) mengatakan mereka akan mulai melobi Majelis Umum PBB untuk mengadakan pemungutan suara dalam menangguhkan keanggotaan Arab Saudi dalam Dewan yang berbasis di Jenewa. Namun mereka mengakui bahwa hal ini adalah perjuangan panjang.

"Selama beberapa bulan terakhir, Arab Saudi telah terlalu memalukan dan tidak layak lagi untuk duduk di Dewan Hak Asasi Manusia," kata Wakil Direktur HRW, Philippe Bolopion seprti dikutip AFP. Kedua lembaga mengatakan Arab Saudi melancarkan 69 serangan dan membunuh 913 warga sipil, menyerang sekolah, rumah sakit, rumah, pasar, dan masjid di Yaman.

Human Rights Watch menuduh Arab Saudi menyerang warga sipil dalam perang di Yaman, menggunakan bom cluster atau bom tandan yang dilarang oleh konvensi internasional. Negara itu juga menutup pelabuhan yang mencegah masuknya barang-barang kebutuhan pokok ke Yaman.

Seruan bersama juga menyoroti Arab Saudi, pemimpin koalisi Arab yang melakukan serangan udara terhadap pemberontak Syiah Houthi dan sekutu mereka di Yaman.

Koalisi ini mendukung Presiden Yaman, Abedrabbo Mansour Hadi, dalam perang yang menurut PBB telah menewaskan lebih dari 6.400 orang, sejak Maret 2015. Separoh dari korban adalah warga sipil.

Pembunuhan Warga Sipil

"Arab Saudi adalah liga itu sendiri," kata Bolopion dalam sebuah konferensi pers. Kerajaan tersebut "semakin jauh dalam pembunuhan dengan cara yang tidak ada di negara lain yang mampu lakukannya."

Kelompok-kelompok hak asasi menuduh bahwa Arab Saudi telah menggunakan posisinya sebagai anggota Dewan HAM untuk memblokir penyelidikan internasional yang independen atas kejahatan perang di Yaman.

Riyadh ditekan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, untuk menghapus koalisi itu dari daftar hitam pelanggar hak anak, dan diancam Arab Saudi akan menarik dana untuk program bantuan PBB.

Arab Saudi telah membantah menggunakan taktik tekanan dan menegaskan koalisi tidak sengaja menargetkan warga sipil di Yaman. Menteri Luar Negeri Saudi, Adel al-Jubeir, menolak tuduhan itu dan menyebutnya sebagai "keterlaluan."

"Koalisi sangat berhati-hati dalam memilih target. Kami tidak membahayakan warga sipil," kata menteri kepada wartawan di Riyadh.

Menekan Aktivis HAM

Amnesty International mengatakan pemerintah Saudi telah secara brutal menindak perbedaan pendapat di dalam negeri dan wilayah dengan eksekusi atas pelanggaran yang menurut hukum internasional tidak seharusnya dihukum dengan hukuman mati.

Sejak 2013, semua pembela hak asasi manusia terkemuka di Arab Saudi telah dijebloskan ke penjara, terancam menjadi bungkam atau terpaksa meninggalkan negara itu, kata Richard Bennett, Direktur Amnesty PBB.

Tidak Mudah

Arab Saudi dipilih oleh Majelis Umum PBB tahun 2013 untuk duduk di dewan beranggota 47 negara. Suara mayoritas dua pertiga diperlukan untuk mengeluarkan dari anggota Dewan. Namun kelompok hak asasi dan diplomat di PBB mengakui hal itu akan tidak mungkin bisa diwujudkan.

Libya adalah satu-satunya negara yang pernah diskors dari Dewan HAM dengan pemungutan suara yang diselenggarakan tahun 2011, sebagai protes keras atas tindakan Presiden Moamer Kadhafi terhadap demonstran.

Kelompok-kelompok hak asasi mengatakan Arab Saudi telah berhasil lolos dalam pelanggaran tersebut karena dukungan dari Amerika Serikat dan Inggris.

Direktur HRW untuk Timur Tengah, Sarah Leah Whitson, mengatakan Amerika Serikat dan Inggris telah "melewati batas untuk menjadi bagian dari perang" di Yaman ini dengan menyediakan senjata dan mendukung operasi.

Kelompok hak asasi meminta Pentagon untuk memberikan informasi tentang bagaimana pihaknya mendukung koalisi dalam memilih target, kata Whitson.

Bentuk bantuan militer akan membuat Amerika Serikat terlibat dalam kejahatan perang, katanya.