Andrinof Chaniago, Otak di Belakang Lahirnya Jokowinomics

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Munculnya nama ekonom Andrinof Chaniago sebagai Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) bagi sementara kalangan cukup mengejutkan. Namun, bagi mereka yang mengikuti dengan intens bagaimana kiprahnya membantu memenangkan Joko Widodo menjadi presiden, kenyataan ini tak lagi mengherankan. Pria berdarah Minang dan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia ini adalah pembela Jokowi yang gigih. Bukan hanya pada saat pemilihan presiden, tetapi juga pada saat pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2012.

Bagaimana ia sering di-bully ketika membela Jokowi, dapat diikuti melalui akun Facebook-nya, yang belakangan ini dibanjiri ucapan selamat dari rekan-rekannya. Ia pernah dituduh sebagai konsultan bayaran, yang membuatnya memberikan penjelasan panjang lebar. "Politik bagi saya adalah perjuangan ide kebijakan publik dan perjuangan untuk mewujudkan ide kebijakan tersebut. Karena Jokowi yang lebih layak dipercaya untuk membangun ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tidak untuk segelintir orang, maka saya bantu Jokowi. Jadi, saya bukanlah konsultan bayaran Jokowi. Tapi, orang yang memperjuangkan ide kebijakan. Perhatikan bedanya dengan konsultan," dia menjelaskan. 

Andrinof mengaku sudah membantu Jokowi sejak jadi Gubernur DKI Jakarta. Dan bantuan itu ia berikan gratis. "(Selama) 1,5 tahun masa Pak Jokowi Gubernur DKI, banyak ide saya yang menjadi kebijakan. Itu saya berikan gratis, tanpa dijadikan proposal untuk jadi proyek. Contoh: tidak ada lagi proyek Operasi Yustisi yang hanya untuk memindahkan uang rakyat ke kantong-kantong pribadi. Banyak contoh yang tidak perlu saya sebut. Sekali lagi, tanpa dijadikan seperti proyek konsultan yang biasa dianggarkan ratusan juta untuk setiap usulan," tulis dia di laman Facebook-nya, ketika menanggapi orang yang mempertanyakan motifnya mendukung Joko Widodo.

Andrinof dengan sadar memilih meninggalkan netralitasnya sebagai dosen dan mendukung kubu Jokowi. "Saya tahu pilihan yang berisiko buat bangsa ini. Hatta Rajasa sudah saya buktikan membuat kualitas ekonomi memburuk. Prabowo tidak memberi kepastian karena dasar dari idenya tidak kuat dan bukti belum ada. Dalam situasi seperti ini, netral adalah tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab bagi yang tahu konsekuensi tiap pilihan. Saya pilih dan dukung Jokowi-JK dengan alasan-alasan yang siap diuji! Tuntutan yg relevan kepada saya adalah menuntut argumentasi dan penjelasan. Bukan harus menuntut saya tetap sebagai akademisi yang netral," tulis dia.

Sambil terus mendukung Jokowi, Andrinof berjuang agar gagasan-gagasannya tentang pembangunan ekonomi dapat diterima Jokowi. Tidak berlebihan bila dikatakan, banyak ide ekonomi Jokowi yang belakangan populer dengan sebutan Jokowinomics, datang dari Tim Visi 2033 tempat dia bergabung. Tim ini menyusun Visi Indonesia 2033, sebuah visi pembangunan ekonomi jangka panjang yang di masa pemerintahan SBY berusaha dia golkan. Sayangnya, gagal. Namun, ternyata Jokowi justru menyambutnya dengan tangan terbuka, menerimanya secara pribadi pada 21 Juli lalu.

"Politik yang benar adalah perjuangan ide kebijakan publik. Perjuangan itu mungkin akan berhadapan dengan pihak-pihak yang memperjuangkan kepentingan sempit atau yang memandang urusan publik dengan kaca mata kuda. Hari ini kami serahkan naskah Visi Indonesia 2033 dan buku Gagalnya Pembangunan kepada Presiden Joko Widodo," tulis dia.

"Saya tidak berani menjamin isi Visi Indonesia 2033 terwujud di masa pemerintahan Jokowi-JK. Tetapi, bisa mewarnai sebagian visi-misi Jokowi-JK dengan isi Visi Indonesia 2033 dan bisa menyerahkan naskahnya langsung kepada Presiden Terpilih (Jokowi), sudah sesuatu yang istimewa. Di masa Pak SBY, hanya bisa sampai ke tangan staf khususnya," dia menambahkan.

Selama masa kampanye pilpres, Andrinof kerap diundang untuk berbicara tentang Jokowinomics. Dalam sebuah seminar, ia berhadap-hadapan dengan para ekonom dari kubu yang berseberangan dengan Jokowi untuk menyosialisasikan Jokowinomics tersebut. "(Di sana) ada Dawam Rahardjo yang pro-Prabowo, tapi ada koleganya, Adi Sasono yang pro-Jokowi. Ada Umar Juoro pro-Prabowo, dan saya yang menjelaskan Jokowinomics sambil membahas buku Prof Didin S Damanhuri. Dan, ada Bang Fachry Ali, semula condong ke Hatta Rajasa, tapi senang setelah mendengar Jokowinomics dari saya," dia menuturkan.

Andrinof merupakan ahli ekonomi kelembagaan yang banyak menyarankan gagasan-gagasan radikal. Pada titik ini, ia tampak memiliki kesamaan pandangan dengan gagasan revolusi mental Jokowi. Dalam buku Gagalnya Pembangunan yang ia tulis, Andrinof menekankan perlunya perubahan besar di berbagai aspek strategis.

"Akhirnya, saya tidak ragu untuk berhipotesis bahwa untuk menghindari terulangnya guncangan besar sekitar dua puluh tahun yang akan datang, haruslah dilakukan tindakan-tindakan besar yang simultan dan terkoordinasi untuk perbaikan mendasar struktur ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik nasional di Indonesia."

"Tanpa langkah simultan dan terkoordinasi itu, kita hanya akan menambah kesia-siaan, menambah beban rakyat dengan utang baru dan pencabutan subsidi, sementara para pemimpin dan elite politik yang berkesempatan masuk ke dalam institusi-institusi negara hidupnya telah dijamin dengan fasilitas berlebihan hingga akhir hayat."

Di antara berbagai gagasan radikal yang pernah diusulkan Andrinof, ialah memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Menurut dia, ada 15 alasan. Dua di antaranya adalah, pertama, untuk memberi kemudahan menata Jakarta dan kawasan mega-urban Jabodetabek. Kedua, menghentikan pemborosan ekonomi akibat kemacetan yang menyedot dana puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Pada sisi lain, Andrinof juga merupakan tokoh terdepan menentang pembangunan jalan tol dalam kota di DKI Jakarta. "Akal-akalan PT Jakarta Toll Road dan BPJT Kemen PU untuk Proyek 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota di Jakarta terus berjalan. Saat Gubernur Jokowi nonaktif, mereka bikin MOU. Ada tanda-tanda yang tidak beres," kata dia.

Andrinof merupakan seorang nasionalis pluralis, yang selama masa kampanye menentang keras para relawan yang menyalahgunakan isu agama. "Kalau benar membela agama, gunakan cara yang benar menurut agama. Kalau memang membela Islam, gunakan cara islami. Jangan terus menelan fitnah, info yang direkayasa, dan disebarkan secara masif, sistematis dan terstruktur. Jangan berkata kasar dan melecehkan pihak lain," kata dia.

Editor : Sotyati