Hindari Fragmentasi di Masyarakat

SATUHARAPAN.COM-Tahun 2016 yang baru kita lewati menandai fragmentasi persaingan politik menyebar hingga ke fragmentasi di masyarakat. Hal ini bisa mengganggu kohensi di masyarakat dan dalam kehidupan kebangsaan, terutama ketika hal itu berkecenderungan melemahkan kekuasaan negara.

Fragmentasi di kalangan politisi hal yang bisa dikatakan wajar, karena merupakan konsekuensi dalam proses politik yang memang merupakan ruang persaingan untuk memperoleh legitimasi memegang mandat rakyat. Peta fragmentasi biasanya menunjukkan garis yang makin jelas, ketika pemilihan presiden, pemilihan parlemen atau pemilihan kepala daerah.

Namun dalam ingkatan demokrasi yang sehat, semestinya, seusai proses politik itu, fragmentasi yang terjadi makin ditinggalkan dan yang bertumbuh adalah kerja sama. Sebab, setelah rakyat memberikan mandatnya, proses dan target pembangunan haruslah menjadi tujuan bersama. Dan hal itu adalah yang diharapkan rakyat, dan alasan berpartisipasi dalam proses politik.

Namun demikian, fragmentasi yang terjadi dalam proses politik di Indonesia belakangan cenderung untuk dilestarikan, bahkan meluas di kalangan rakyat. Rakyat pemilih yang pada umumnya kemudian menempatkan diri sebagai bagian ‘’massa mengambang’’ bergeser dengan mengidentifikasi pada kelompok tertentu.

Sekat-sekat akibat persaingan di kalangan politik diturunkan menjadi sekat-sekat ‘’maya’’ dalam masyarakat.  Jika media sosial bisa dijadikan salah satu petujunjuknya, pernyataan kebencian, caci maki, dan pertentangan yang disebar melalui teknologi itu belakangan menunjukkan fragmentasi itu  makin nyata sampai di masyarakat.

Kebebasan Berpendapat

Teknologi komunikasi yang makin canggih memungkinkan secara cepat orang-per orang atau kelompok berkomunikasi dan menyebarkan informasi ke publik. Kebebasan berbicara biasanya dijadikan pondasi bagi seseorang mengungkapkan pendapatnya atas fakta dan situasi di sekitar mereka.

Namun perkembangan yang terjadi belakangan ini, banyak sekali muncul informasi yang mengarah kepada pernyataan kebencian, mediskreditkan tanpa fakta yang bisa dikatakan sebagai fitnah atau berita bohong), bahkan provokasi untuk intoleransi dan radikalisme.

Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat yang merupakan unsur penting dalam demokrasi untuk politik yang sehat, bisa berkembang menjadi unsur yang bersifat toksit bagi demokrasi dan politik. Sebab, kebebasan berpendapat yang tidak memiliki dasar etis, akan bersifat destruktuf dalam relasi Hal ini bahkan bukan hanya akan membunuh demokrasi, tetapi juga akan menghancurkan kehidupan negara.

Kebebasan berpendapat dalam demokrasi yang sehat untuk kemajuan kehidupan negara perlu dilindungi dari pencemaran oleh kebebasan untuk menyebarkan kebencian, kebebasan untuk mendiskreditkan tanpa fakta (kebebasan berbohong, kebebasan memfitnah), dan kebebasan memprovokasi intoleransi dan radikalisme.

Perkembangan Politik Identitas

Fragmentasi dalam masyarakat belakangan ini tampaknya ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang mengarahkan pada politik murah dan murahan, yaitui politik identitas. Situasi ini mengarah kepada proses politik tidak dijadikan sebagai  semacam ‘’beauty contest’’ di mana rakyat memilih yang terbaik secara rasional, tetapi memilih secara emosional  kepada siapa yang seidentitas.

Jika situasi ini dibiarkan, rakyat bisa tanpa sadar, ditarik dalam politik identias. Dan sudah menjadi pengalaman di banyak negara situasi ini membuat sekat yang makin tegas di kalangan masyarakat dan berpotensi besar terjadi konflik horizontal untuk kepentingan elite politik yang umunya tidak dimengerti atau tidak terkait kepentingan seluruh rakyat.

Situasi di Indonesia ini, memang bukan perkembangan yang terjadi di ruang vakum, bahkan sebenarnya juga terpengaruh oleh fragmentasi yang terjadi secara global, terutama di Timur Tengah dan negara-negara Barat dalam mersepons konflik bersimbah darah di kawasan itu.

Bagaimana kita merespons situasi ini, terutama di kalangan eite politik, akan menentukan tingkat kedewasaan kita dalam politik dan demokrasi, terutama dalam transfer kekuasaan yang terus berlangsung setiap lima tahun. Mungkinkan kita bisa mencapai stabilitas dalam politik yang memberi atmosfer sehat untuk pembangunan?

Situasi ini, sangat penting disadari, terutama oleh rakyat, untuk makin cerdas dan rasional dalam partisipasi politik. Rakyat perlu membangun ketahanan untuk menolak atau tidak terseret dalam fragmentasi berkepanjangan persaingan elite politik.

Rakyat dan negara membutuhkan lebih banyak waktu untuk pembangunan, ketimbang terlibat persaingan politik yang nyaris tanpa akhir yang dihidupkan terus oleh elite politik. Jika yang diharapkan adalah terwujudnya kesejahteraan dan keadilan, fragmentasi yang muncul di masyarakat harus dianggap sebagai polutan yang harus dihilangkan.

Editor : Sabar Subekti