JB Sumarlin: Peran Penting Kebijakan Pemerintah dalam Kemajuan Ekonomi Indonesia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Bukan hanya peran para pelaku ekonomi dan tindakan ekonomi yang menentukan masa depan Indonesia tetapi Kebijakan Pemerintah sendiri juga tidak kalah pentingnya.

PErnyataan ini disampaikan oleh mantan Menteri Keuangan RI, JB Sumarlin dalam sebuah seminar berjudul "Pembangunan Nasional Berlandaskan Ekonomi dan Demokrasi Politik: Problem dan Prospek", Sabtu (1/6) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Acara seminar yang diadakan Asosiasi Profesor Indonesia (API) itu merupakan rangkaian seminar sehari dengan mengambil tema besar "Asia sebagai Pusat Peradaban dan Pembangunan Dunia: Di Mana Posisi Indonesia?".

Dalam 14 tahun ini, imbuh Sumarlin, Indonesia hidup di dalam sistem ekonomi yang disebut demokrasi ekonomi. Di dalam kebijakan sehari-hari landasan demokrasi ekonomi itu sepenuhnya bergantung pada UUD 1945.

"Ada tiga kearifan. Pertama, ekonomi disusun berdasar azas kekeluargaan. Kedua, sektor-sektor yang strategis mengenai hajat hidup orang banyak dikuasai negara sebesar-besarnya. Ketiga, semua isi bumi, alam, hutan kita dikuasai negara, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.", kata mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu.

JB Sumarlin yang kebetulan juga menjabat sebagai Ketua Umum API mengatakan, "Di dalam pelaksanaan rambu-rambu demokrasi ekonomi ini jalan tetapi banyak hambatan, dan jangan lupa yang tidak kalah penting, Pemerintah sesuai dengan demokrasi ekonomi Pemerintah itu tidak menjalankan trimarket system. Pemerintah dalam menetapkan sistem harga harus disertai dengan kepentingan bangsa kita sendiri."

Menurut dia, dalam 14 tahun ini landasan ekonomi Indonesia adalah demokrasi ekonomi, tetapi secara pengelolaanya bukan berdasarkan demokrasi ekonomi. Pengelolaan ekonominya justru menggunakan demokrasi bebas.

"Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan koalisi yang merujuk prinsip-prinsip demokrasi liberal.", kata Prof. Dr. J.B. Sumarlin yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan empat kali menjabat sebagai Menteri dari Partai Amanat Nasional.

Bangsa Indonesia menanggung cost besar dengan pertumbuhan ekonominya, kesenjangan sosial semakin menjadi.