Loading...
SAINS
Penulis: Dewasasri M Wardani 18:10 WIB | Rabu, 24 Juli 2019

Partisipasi Pendidikan Naik tapi Jutaan Anak Masih Putus Sekolah

Peta persebaran angka anak putus sekolah di 34 provinsi Indonesia. Ukuran bulatan hitam menunjukkan konsentrasi jumlah anak putus sekolah di wilayah itu. (Foto: abc.net.au/TNP2K)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Angka partisipasi pendidikan oleh anak usia sekolah di Indonesia disebutkan meningkat tiap tahunnya. Pada sisi lain, total jumlah anak putus sekolah di 34 provinsi negara ini masih berada di kisaran 4,5 juta anak.

Dari data yang dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang dilansir abc.net.au pada Rabu (24/7), jumlah anak usia 7-12 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah berada di angka 1.228.792 anak. Untuk kategori usia 13-15 tahun di 34 provinsi, jumlahnya 936.674 anak. Sementara usia 16-18 tahun, ada 2.420.866 anak yang tidak bersekolah.

Secara keseluruhan, jumlah anak Indonesia yang tidak bersekolah mencapai 4.586.332.

Di situs resminya, TNP2K mengungkap, konsentrasi terbesar anak Indonesia yang tidak bersekolah atau putus sekolah berada di Provinsi Jawa Barat, dengan angka 958.599 anak. Disusul Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, masing-masing di angka 677.642 dan 609.131 anak.

Menurut studi yang dilakukan Yayasan Sayangi Tunas Cilik (STC), ada berbagai alasan yang mendasari kondisi putus sekolah anak Indonesia. Dua penyebab terbesar adalah kemiskinan dan pernikahan dini.

"Saya ingin bisa sekolah lagi seperti saat masih di Timor Leste. Namun, sekarang saya tidak bisa sekolah, keluarga saya membutuhkan saya untuk membantu mengerjakan berbagai pekerjaan rumah."

"Saya tidak memiliki akta kelahiran, begitupun adik saya. Kata ibu, ia tidak punya uang untuk mengurusnya," kata Jeorjina Vicenti (15) dari Atambua, Nusa Tenggara Timur, kepada perwakilan organisasi tersebut.

Ada pula cerita Gerson (13) dari provinsi yang sama.

"Setelah ayah meninggal, ibu harus bekerja sendirian untuk membesarkan saya dan enam saudara saya. Suatu ketika, saya terjatuh saat membantu ibu bekerja. Hal itu membuat saya sesak napas dan susah berjalan. Akibatnya, saya tak lagi kuat jalan kaki ke sekolah. Saya ingin sembuh dan bisa kembali bersekolah."

Sementara dari Jawa Barat, seperti dituturkan STC dalam laporannya, Agung (14) berhenti sekolah karena alasan yang jauh berbeda.

"Saat naik ke kelas tiga, saya kerap dimaki guru. Hal itu membuat saya enggan pergi ke sekolah. Sekarang saya hanya berkeliaran di jalan karena saya tidak betah di rumah. Saya sedih melihat teman-teman dapat bersekolah sedang saya tidak."

Terlepas dari data yang dirilis TNP2K, angka partisipasi pendidikan disebut terus meningkat tiap tahunnya. Data yang dimiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemdikbud) mengungkap, angka partisipasi kasar jenjang pendidikan menengah mencapai 88,6 persen pada tahun ajaran 2018/2019.

"Sementara untuk SD atau sederajat dan SMP atau sederajat sudah selalu di atas 100 persen. Di samping peningkatan tersebut, partisipasi sekolah penduduk miskin juga mengalami peningkatan," kata Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kemdikbud, Suharti Sutar, kepada ABC tepat pada Hari Anak Indonesia 23 Juli 2019.

Adapun jumlah sekolah di berbagai provinsi juga meningkat. Pada tahun ajaran 2018/2019, ada 216.066 sekolah yang berdiri, naik 2 persen dari tahun ajaran 2016/2017 yang berada di angka 211.646.

Suharti mengatakan, kementeriannya terus mengupayakan pengurangan jumlah anak putus sekolah dengan berbagai intervensi. Ia mencatat, jumlah anak putus sekolah di jenjang sekolah dasar (SD) tiga tahun lalu masih menunjukkan angka 39.000.

Namun kini, di tahun ajaran 2018/2019 sudah turun menjadi 33.000. Dan untuk jenjang SMP di periode yang sama, turun dari 38.700 menjadi 28.600.

Terkait perbedaan data yang disampaikannya dengan angka yang dimiliki TNP2K, doktor lulusan Australia ini menjelaskan bahwa maksud dari data TNP2K adalah anak-anak yang tidak berada di sekolah.

"Kalau yang data Dikbud, anak yang sudah masuk sekolah tapi keluar pada tahun tersebut," katanya.

Ia mengakui tantangan besar Kemendikbud adalah mengupayakan komitmen yang sama untuk memeratakan infrastruktur pendidikan di tiap pemerintahan daerah.

"Karena sumber daya untuk infrastruktur ini mayoritas ada di daerah. Tahun 2019 misalnya, dana DAK (dana alokasi khusus) fisik mencapai Rp 15,9 triliun  sementara alokasi untuk sarana dan prasarana di Kemendikbud hanya sekitar Rp1,3 triliun ," katanya. (abc.net.au)

 

BPK Penabur-Start Up
Zuri Hotel
Back to Home