PBB: Israel-Palestina Harus Lanjutkan Pembicaraan Damai

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – PBB menyuarakan solidaritas dengan rakyat Palestina. PBB juga menyerukan kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik Israel-Palestina untuk menghentikan tindak kekerasan, mengatasi perbedaan mereka, dan melanjutkan pembicaraan damai dengan kerangka kerja yang jelas terhadap penyelesaian sengketa puluhan tahun.

“Sayangnya, saat kita bertemu di sini hari ini, jalan menuju perdamaian tahan lama masih belum jelas,” kata Sam Kutesa, Presiden Majelis Umum, dalam pertemuan khusus Komite Penegakan HAM Rakyat Palestina (Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People/CEIRPP), Senin (24/11) pagi di Markas Besar PBB di New York. Acara ini untuk menyambut Hari Internasional Solidaritas untuk Rakyat Palestina.

“Proses perdamaian sekarang terkendala akibat konflik lalu. Dan, proses pemulihan hubungan tampaknya menjauh. Kemajuan yang sangat lambat dan ketegangan baru memerlukan perhatian berkelanjutan,” Kutesa menambahkan.

Pertemuan khusus ini diadakan menjelang Hari Internasional, diperingati setiap tahun pada tiap tanggal 29 November. Ini menandai tanggal pada tahun 1947 ketika Majelis Umum mengadopsi resolusi pemisahan wilayah Palestina menjadi dua negara, satu untuk orang Yahudi dan satu untuk orang Arab.

Berbicara pada pertemuan tersebut, dengan sedih Kutesa mencatat tahun ini tidak ada kemajuan yang diharapkan untuk mengakhiri konflik, karena pembicaraan damai langsung dihentikan.

Kutesa menceritakan kegagalan putaran terakhir perundingan dan intensifikasi kekerasan di kawasan itu. Ia menegaskan kondisi di lapangan masih labil dan situasi di Yerusalem dan Tepi Barat “masih menjadi sumber keprihatinan serius”.

“Mengingat insiden kekerasan baru-baru ini yang menyebabkan kematian warga sipil dan luka-luka, saya sangat mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil dan serangan terhadap situs-situs keagamaan,” kata Kutesa.

“Saya menyerukan semua pihak untuk mengamati dengan tenang, dan menahan diri dari tindakan provokatif dan menghasut. Semua tindak kekerasan harus dihentikan,” kata mantan Menteri Luar Negeri Uganda tersebut .

Kutesa juga menyoroti situasi kemanusiaan di Gaza tetap kritis. Angka kemiskinan dan pengangguran sangat tinggi. Pembatasan pergerakan orang dan barang yang berlangsung lama, merusak kondisi kehidupan 1,7 juta warga Palestina di Gaza. Jadi, blokade harus dihapus, katanya tegas.

Dalam konteks ini, ia menekankan inilah waktu yang “sangat tepat bagi PBB untuk memainkan peran lebih menentukan dalam mendukung kedua belah pihak dalam upaya mencapai penyelesaian yang adil dan komprehensif. Negosiasi harus didasarkan pada solusi dua-negara, dengan Negara Israel dan Negara Palestina berdampingan dalam perdamaian dan keamanan hidup dalam batas-batas yang diakui, ia menekankan.

Sama pentingnya adalah dukungan dari masyarakat internasional untuk populasi pengungsi Palestina, kata Presiden Majelis Umum.

Memang, lebih dari lima juta pengungsi Palestina terus mengalami keadaan yang sangat sulit, katanya. Sementara Badan PBB untuk Bantuan dan Pekerjaan Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East /UNRWA) telah memainkan “peran penting dalam menyediakan layanan dasar untuk meringankan penderitaan penduduk pengungsi Palestina tumbuh,” siklus berulang kekerasan dan kelangkaan dana menghambat kemampuan lembaga untuk menyediakan layanan dasar kemanusiaan, kata Kutesa.

Ia menyoroti bahwa Komite Ad Hoc Majelis Umum untuk Pengumuman Kontribusi Sukarela bagi UNRWA dijadwalkan bertemu pada 3 Desember.

Dengan mempertimbangkan 97 persen dari dana UNRWA berasal dari sumbangan sukarela, ia juga menegaskan pada negara-negara anggota dan mitra internasional lainnya untuk melakukan upaya tambahan untuk mendanai kebutuhan dasar UNRWA. Ia juga mendesak donor baru untuk membuat komitmen keuangan untuk pekerjaan badan tersebut.

“Saat kita memperingati Hari Internasional Solidaritas untuk Rakyat Palestina, saya mengajak negara-negara anggota, sistem PBB, dan semua pihak terkait untuk memperkuat dukungan yang berharga dan bantuan kepada rakyat Palestina. Ini untuk memastikan realisasi penuh hak-hak asasi mereka dan penguatan perdamaian abadi di kawasan itu,” kata Kutesa.

UNRWA

Dalam acara itu, Pierre Krähenbühl, Komisaris Jenderal UNRWA, juga mencatat hari itu merupakan tanggal penting untuk UNRWA, karena menandai 65 tahun lembaga itu didirikan.

“Keberadaan kami hingga kini adalah pengingat dari apa yang telah dicapai untuk komunitas pengungsi selama bertahun-tahun. Dan, ini adalah hal yang terjadi bila tidak ada solusi politik untuk mengatasi penyebab konflik dan pendudukan,” kata Krähenbühl.

Ia juga mencatat tekanan “besar” yang dihadapi Palestina dan pengungsi Palestina yang hidup di pengungsian. Komisaris Jenderal juga mengatakan rakyat Palestina terus menderita ancaman terhadap kehidupan mereka, dan masa depan.

“Harapan sangat dibutuhkan. Seakan-akan ada di suatu tempat di cakrawala,” katanya. “Kita semua tahu, tentu saja, bahwa harapan di wilayah yang paling tidak stabil ini hanya bisa dibawa oleh aksi politik yang tegas,” ia menambahkan.

Walaupun ia menyambut upaya yang dilakukan untuk memudahkan masuknya bahan bangunan ke Gaza, Krähenbühl menekankan proses rekonstruksi perlu dipercepat. Jika tidak, dengan musim dingin mendekat, sedikit kemajuan akan didapat dalam memperbaiki dan membangun kembali rumah-rumah orang-orang yang masih mengungsi. “Ini bukan waktu untuk menunggu dan menonton. Waktu benar-benar terus berjalan. Emosi meningkat, dan orang-orang sangat putus asa,” ia menegaskan.

Turut hadir dalam pertemuan khusus ini Fode Seck, Ketua CEIRPP; Gary Francis Quinlan, Presiden Dewan Keamanan; dan Riyad Mansour, Pengamat Tetap Negara Palestina kepada PBB. (un.org)