Pemprov Akan Pantau Absensi Guru SMA-SMK Papua Barat

Situasi pemeriksaan urine di SMA N 1 Manokwari, Papua Barat, pada Selasa (16/7/2019). BNN Papua Barat telah menjalin kerjasama dengan sekolah ini dan pemeriksaan urine dilaksanakan setiap tahun ajaran baru. (Foto: Antara)

MANOKWARI, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Provinsi Papua Barat akan memantau absensi para guru SMA dan SMK untuk memastikan aktivitas pendidikan di daerah itu berjalan lancar.

"Kami akan menerapkan absensi elektronik melalui winger print yang terintegrasi langsung ke Dinas Pendidikan sehingga setiap hari kami bisa tahu siapa yang masuk dan tidak," kata Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba di Manokwari, Jumat (15/11).

Ia mengutarakan, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kehadiran guru di sekolah. Guru yang berstatus pegawai negeri maupun honorer wajib melakukan absen.

"Tahun depan mudah-mudahan sudah bisa kita mulai. Kita akan melakukan pengadaan finger print serta perangkat pendukung lainnya," kata dia.

Dinas Pendidikan, kata Barnabas menyebutkan, akan menunjuk sejumlah sekolah terutama yang sudah memiliki jaringan internet.

"Kita uji dulu di sekolah negeri yang sudah punya akses internet. Selanjutnya secara bertahap kita akan terapkan di seluruh sekolah," kata dia lagi.

Dinas Pendidikan menerima keluhan bahwa ada sekolah yang aktivitas belajar-mengajarnya kurang lancar karena guru tidak hadir. Absensi elektronik diharapkan bisa meningkatkan kehadiran guru untuk mengajar.

"Kami tidak bisa memantau satu persatu setiap sekolah. Melalui absen berbasis daring ini kami akan tahu, pemantauan akan lebih mudah," kata Barnabas.

Selain membenahi sistem absensi, kata dia, Dinas pun akan membuat nota kesepakatan atau "memorandum of understanding" bagi para guru honorer. Itu dilakukan untuk meningkatkan kerja mereka.

"Selama ini pemerintah hanya keluarkan SK, mulai tahun depan kita akan ada MoU. Akan ada ketentuan-ketentuan, satu minggu tidak laksanakan tugas, pecat," katanya. (Ant)