Pengamat: Jokowi-basuki Model Manajemen Pemerintahan Ideal

SEMARANG, SATUHARAPAN.COM - Model kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama merupakan salah satu contoh ideal sistem manajemen pemerintahan, kata pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono.

"Pembagian kewenangan antara gubernur dan wakil gubernur jelas. Sebagai wakil gubernur, Basuki diberi kewenangan mengurusi internal birokrasi, sementara Jokowi mengurusi yang di luar," katanya di Semarang, Kamis (19/12).

Menurut dia, model manajemen pemerintahan yang dijalankan Jokowi-Basuki patut dijadikan contoh kalangan kepala daerah lain, mengingat antara kepala daerah dan wakilnya harus selalu kompak, solid, dan saling mendukung.

Ia mengungkapkan banyak contoh kepala daerah yang tidak memperlihatkan hubungan yang harmonis dengan wakilnya, tidak saling mendukung dalam kebijakan, dan pada perjalanannya justru terjadi "pecah kongsi".

"Misalnya, wakil gubernurnya ngomong begini, tetapi gubernurnya ternyata ngomong begitu. Tidak kompak. Seharusnya tidak seperti itu, nomor satu (kepala daerah) harus `back up` nomor dua (wakil)," katanya.

Teguh mengingatkan bahwa tanggung jawab memimpin daerah harus dibagi dua secara jelas, antara kepala daerah dan wakilnya sehingga program-program yang dijalankan untuk membangun daerah berjalan dengan optimal.

"Apa mungkin gubernur, wali kota sanggup memimpin daerah sendiri? Tanggung jawabnya kan besar. Idealnya ya seperti itu, kepala daerah mengurusi `di luar`, wakilnya yang mengawasi internal birokrasi," katanya.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa Jokowi semasa menjadi Wali Kota Solo juga akur dengan wakilnya, yakni FX Hadi Rudyatmo, demikian pula ketika tampil memimpin DKI Jakarta bersama wakilnya, Basuki.

"Ya ini kelebihan Jokowi, selalu akur dengan wakilnya. Sekarang ini, kepala daerah yang akur dengan wakilnya, saling mendukung kan bisa dihitung dengan jari. Kalau solid kan memimpinnya jadi enak," katanya.

Teguh menambahkan bahwa keberadaan kepala daerah dan wakilnya sebenarnya bukan untuk sekadar menjalankan rutinitas tugas birokrasi dan administratif, melainkan melakukan inovasi dalam mengembangkan daerahnya.

"Kalau sekadar rutinitas birokrasi dan administrasi, tanpa gubernur, wali kota, bupati, dan sebagainya ya tetap jalan. Tetapi, ya tidak ada kemajuan. Itulah pentingnya kepala daerah melakukan inovasi," katanya. (Ant)