RRT Protes Pernyataan G7 Terkait Laut Cina Selatan

BEIJING, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memanggil duta besar negara-negara yang tergabung dalam Group of Seven (G7) yang ada di Tiongkok, karena ingin memprotes pernyataan bersama pertemuan menteri luar negeri  negara G7 yang mengkritik Tiongkok yang membangun pulau artifisial  di Laut Cina Selatan yang disengketakan.

“Setelah G7 mengeluarkan pernyataan, kami memang menemukan beberapa hal yang benar dan ada yang tidak benar,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT, Lu Kang seperti diberitakan Japan Today  di Beijing, hari Rabu (13/4).

Lu menambahkan Tiongkok saat ini menegaskan para diplomat asing tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Dalam pernyataan sebelumnya, Lu menjelaskan reklamasi yang dilakukan Tiongkok adalah tindakan yang benar karena masih dalam teritorial mereka, sementara Tiongkok menuduh G7  tidak seharusnya membicarakan teritori Laut Cina Selatan, padahal seharusnya berbicara  ekonomi global.
“Dalam rangka membina hubungan antar bangsa ketika kita menemukan sesuatu yang salah, kita akan menjelaskan kepada negara yang bersangkutan tentang sikap kami,” kata Lu.

Pada Selasa (12/4) dalam sebuah laporan, Tiongkok memanggil duta besar Jepang dan diplomat, namun Lu Kang tidak menjelaskan untuk apa pemanggilan tersebut.

Hari Senin (11/4) Menteri Luar Negeri yang tergabung dalam G7 mengeluarkan pernyataan yang dinamakan Hiroshima Declaration menentang tindakan sebuah negara yang melakukan intimidasi, pemaksaan.

“Atau tindakan provokasi yang bisa mengubah status quo sebuah wilayah, dan meningkatkan ketegangan antar negara,” sebut pernyataan bersama tersebut yang dibacakan Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida.

Dalam Hiroshima Declaration, seperti diberitakan Japan Times hari Rabu (13/4) ada beberapa poin penting selain membahas penanganan nuklir dan stabilitas keamanan, menteri luar negeri  juga menekankan sebuah pernyataan pada keamanan maritim adalah itikad baik dan sesuai dengan hukum internasional, termasuk sipil dan arbitrasi.  

“Para menteri prihatin tentang situasi di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan,” kata Fumio Kishida.

Lu mengeluh beberapa media yang memberitakan tidak memahami  tentang  Tiongkok, karena Lu menyebut   Tiongkok tidak akan ditekan untuk mengubah kebijakannya di Laut Cina Selatan.

 (japantoday.com/japantimes.com).  

Editor : Eben E. Siadari