Google+
Loading...
EKONOMI
Penulis: Tya Bilanhar 09:13 WIB | Jumat, 07 Juli 2017

Sri Mulyani Jelaskan Soal Utang Pemerintah dan Defisit APBN

Sri Mulyani Indrawati (Karikatur: Pramono Pramudjo)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan penjelasan tentang utang pemerintah dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang belakangan ini banyak diperbincangkan.

Sampai dengan akhir April 2017, utang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp 3.667,41 triliun. Itu berarti bertambah Rp 1.062 triliun hanya dalam kurun waktu 2,5 tahun. Pada 2017, utang tersebut kemungkinan akan bertambah Rp 379,5 triliun menjadi Rp 3.864,9 triliun. 

Dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, lonjakan utang ini cukup berarti. Utang yang ditarik oleh pemerintahan Jokowi-JK selama 2,5 tahun nyaris setara dengan utang pemerintahan SBY selama lima tahun. 

Menurut Sri Mulyani, yang memberikan penjelasan lewat akun Facebook-nya, utang pemerintah dalam keadaan terkendali. "Saat ini rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di bawah 30 persen dan defisit APBN pada kisaran 2,5 persen. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara G-20 lainnya," tulis dia.

Dengan defisit di kisaran 2,5 persen, lanjut Sri Mulyani, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5 persen. "Artinya stimulus fiskal mampu meningkatkan perekonomian sehingga utang tersebut menghasilkan kegiatan produktif. Dengan kata lain, Indonesia tetap mengelola utang secara prudent (hati-hati)."

Sri Mulyani mengulang penjelasan pemerintah sebelumnya, bahwa APBN membutuhkan pendanaan yang besar untuk membangun infrastruktur. Dikatakan, ini merupakan upaya pemerintah untuk mengejar ketinggalan pembangunan.

"Sebelumnya, pembangunan ini tertunda dan tidak maksimal karena dalam kurun waktu 20 tahun belakangan, Pemerintah Indonesia fokus menangani krisis ekonomi 1998 dan 2008. Selain itu, dengan tekanan pelemahan global tahun 2014, pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif sebagai stimulus untuk mendorong ekonomi serta melindungi masyarakat Indonesia."

Lambatnya pembangunan, kata dia, memberi beban pada rakyat dan ekonomi dalam bentuk kemacetan, biaya ekonomi tinggi, dan ekonomi daerah tertinggal. Peran pemerintah, lanjut dia, sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi negeri. Ketimpangan antara si miskin dan si kaya, ia menambahkan, membutuhkan peran pemerintah untuk meningkatkan belanja sosial, yang tujuannya untuk melindungi kelompok termiskin agar tidak makin tertinggal.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga mengupayakan agar defisit tidak melebar dan utang tidak meningkat secara tidak terkendali. Oleh karena itu, penerimaan perpajakan terus digenjot dengan reformasi pajak agar belanja dan biaya pembangunan dapat dibiayai oleh pajak, bukan utang.

Ia mengatakan penerimaan perpajakan terus digenjot dengan reformasi pajak agar belanja dan biaya pembangunan dapat dibiayai oleh pajak, bukan utang.

"Pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal dan defisit anggaran sesuai aturan perundangan dan dilakukan secara hati-hati dan profesional, sehingga Indonesia dapat terus maju dan sejahtera, namun tetap terjaga resiko keuangan dan utangnya."

Tidak Dijelaskan

Sri Mulyani tidak menjelaskan apa yang dikemukakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum ini, bahwa melebarnya defisit APBN antara lain juga karena adanya defisit primer. Ini adalah defisit antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah, di luar pengeluaran untuk membayar cicilan utang.  Artinya, untuk membayar cicilan utang, pemerintah harus menarik utang baru.

Sri Mulyani juga tidak menjelaskan mengapa defisit APBN pada RAPBN Perubahan 2017 yang sedang diajukan ke DPR menjadi melebar, yang diakibatkan oleh tidak tercapainya target penerimaan pajak.

Menurut dokumen yang diperoleh Reuters, pemerintah mengajukan RAPBN-P 2017 dengan defisit yang makin lebar, menjadi 2,67 persen. Hal itu terjadi karena diprediksi akan terjadi  kekurangan penerimaan negara sebesar Rp 36,16 triliun pada 2017. Ini diakibatkan oleh tidak tercapainya target penerimaan pajak. Pada saat yang sama pemerintah berencana menambah belanja sebesar Rp 30,91 triliun.

Dipuji dan Dikritisi

Meskipun demikian, penjelasan Sri Mulyani dipuji oleh sejumlah orang yang membacanya dan membubuhkan komentar. Mirna Kurniawati, misalnya berkata, "Maturnuwun atas penjelasannya Bu...semoga kita akan menjadi semakin melek dengan strategi perekonomian yang tengah dijalankan dan memahami kendala dan hambatan yang dihadapi supaya lebih bijak dalam menyikapi."

Henny Winartie, memberikan komentar yang banyak mendapat like, "Terimakasih Ibu... kerja keras dan kecerdasan mu tidak akan pernah sia sia....Walaupun masyarakat masih sangat-sangat rentan dibodohi dengan opini-opini yang negatif.... Tetap Semangat yaaa Ibu...Love You."

Meskipun demikian yang bersuara kritis juga banyak dan mendapat like yang cukup banyak pula. Majidi Papahnya Ahza, misalnya, berkomentar, "Penyelewengan di daerah masih buanyyaakkk bu... Sayang banget cape-cape cari duit dari pajak dan utang dihabisin oknum-oknum abdi negara."

Lebih detil lagi, Iwan Zebua berkomentar, "Ibu di daerah APBD digerogoti sama ASN. Dana Taktis 10 - 15 persen wajib disetor kalau tidak nggak bakalan dapat proyek. Fisik proyek hanya 50-60 persen di lapangan. Semua disunat. Mulai dari panitia, ppk, konsultan, kadis, kabid dll. Para ASN kaya mendadak bu."

Abren Ginting menulis, "Yang perlu dihitung angka-angkanya dari mana..karena angka yang dipaparkan sering beda dengan realnya... Lalu pemerintah harusnya lebih fokus kepada income yang lain selain pajak, yang lebih fokus mengejar pajak rakyat daripada pengusaha-pengusaha yang asetnya malah di luar negeri.

Editor : Eben E. Siadari

Back to Home