Loading...
DUNIA
Penulis: Sabar Subekti 13:38 WIB | Kamis, 06 Mei 2021

200 NGO Serukan Embargo Senjata pada Myanmar

200 NGO Serukan Embargo Senjata pada Myanmar
Para pengunjuk rasa membawa bendera dalam protes menentang kudeta militer, di Dawei, Myanmar, pada 27 April 2021. (Foto: dok. Dawei Watch via Reuters)
200 NGO Serukan Embargo Senjata pada Myanmar
Pengunjuk rasa anti-kudeta memberikan penghormatan tiga jari selama unjuk rasa di Yangon, Myanmar pada hari Selasa( 4/5). Junta yang berkuasa terus menghadapi tantangan di kota-kota Myanmar, di mana protes jalanan masih diadakan lebih dari tiga bulan setelah merebut kekuasaan. (Foto: AP)

PBB, SATUHARAPAN.COM-Lebih dari 200 organisasi global mendesak Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) pada Rabu (5/5) untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar. Disebutkan waktu untuk mengeluarkan pernyataan telah berlalu, dan tindakan diperlukan untuk membantu melindungi pengunjuk rasa damai dari kekuasaan militer dan penentang junta lainnya.

Sebuah pernyataan oleh organisasi non pemerintah mengatakan militer "telah menunjukkan ketidakpedulian yang tidak berperasaan terhadap kehidupan manusia" sejak kudeta 1 Februari. Mereka menewaskan sedikitnya 769 orang termasuk 51 anak-anak, bahkan yang berusia enam tahun. Mereka juga menahan beberapa ribu aktivis, jurnalis, pegawai negeri dan politisi. Ratusan lainnya telah hilang, katanya.

“Tidak ada pemerintah yang boleh menjual satu peluru pun ke junta dalam keadaan seperti ini,” kata kelompok NGO itu. “Menerapkan embargo senjata global ke Myanmar adalah langkah minimum yang diperlukan Dewan Keamanan untuk menanggapi kekerasan militer yang meningkat.”

Embargo Senjata

Organisasi tersebut mendesak Inggris, negara anggota Dewan Keamanan yang bertanggung jawab untuk menyusun resolusi tentang Myanmar, "untuk memulai negosiasi tentang resolusi yang mengesahkan embargo senjata secepat mungkin." Ini "akan menunjukkan kepada junta bahwa tidak akan ada lagi bisnis seperti biasa," kata mereka.

Myanmar selama lima dekade telah mendekam di bawah pemerintahan militer yang ketat yang menyebabkan isolasi dan sanksi internasional. Saat para jenderal melonggarkan cengkeraman mereka, yang berpuncak pada kebangkitan Aung San Suu Kyi menjadi kepemimpinan pada pemilu 2015, komunitas internasional menanggapi dengan mencabut sebagian besar sanksi dan mengalirkan investasi ke negara tersebut. Kudeta terjadi setelah pemilihan November, yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi, tetapi militer berdalih menganggapnya curang.

Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang telah mengeluarkan beberapa pernyataan sejak kudeta yang menuntut pemulihan demokrasi dan pembebasan semua tahanan, termasuk Suu Kyi, mengecam keras penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan kematian ratusan warga sipil, dan menyerukan kepada militer "untuk menahan diri sepenuhnya."

DK PBB juga menekankan “kebutuhan untuk sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan untuk mengupayakan dialog dan rekonsiliasi,” dan mendukung upaya diplomatik oleh 10 anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan utusan khusus PBB, Christine Schraner Burgener, untuk menemukan solusi.

“Waktu untuk pernyataan telah berlalu,” kata kelompok LSM. “Dewan Keamanan harus membawa konsensusnya tentang Myanmar ke tingkat yang baru dan menyetujui tindakan segera dan substantif.”

Mereka mengatakan embargo senjata global PBB terhadap Myanmar harus melarang pasokan langsung atau tidak langsung, penjualan atau transfer "semua senjata, amunisi, dan peralatan terkait militer lainnya, termasuk barang-barang penggunaan ganda seperti kendaraan dan peralatan komunikasi dan pengawasan." Pelatihan, intelijen dan bantuan militer lainnya juga harus dilarang, kata mereka.

Negara Pemasok Senjata ke Myanmar

Advokat Senior PBB dari Amnesty International, Lawrence Moss, mengatakan pada konferensi pers virtual yang meluncurkan pernyataan bahwa banyak negara memasok senjata ke Myanmar.

Mengutip penelitian dan informasi Amnesty dari sumber tepercaya lainnya, dia mengatakan Rusia telah memasok pesawat tempur dan helikopter serang ke Myanmar sementara China telah memasok pesawat tempur, senjata angkatan laut, kendaraan lapis baja, drone pengintai, dan membantu industri angkatan laut asli Myanmar. Selain itu, katanya, senjata ringan, dan kendaraan lapis baja China telah dikirim ke wilayah kelompok etnis bersenjata, terutama Tentara Kemerdekaan Kachin.

Moss mengatakan Ukraina juga telah memasok militer Myanmar dengan kendaraan lapis baja dan terlibat dalam produksi bersama kendaraan lapis baja di Myanmar, Turki telah menyediakan senapan dan selongsong peluru, India telah menyediakan kendaraan lapis baja, pengangkut pasukan dan peralatan angkatan laut, termasuk kapal selam dengan torpedo, dan Serbia telah mencatat transfer sejumlah kecil sistem artileri dan senjata kecil.

Israel telah memasok fregat dan kendaraan lapis baja ke Myanmar bersama dengan pelatihan polisi, tetapi itu berhenti pada tahun 2017 meskipun mungkin masih menyediakan peralatan pengawasan, kata Moss. Korea Selatan mentransfer sistem serangan amfibi pada 2019, tetapi mengumumkan penghentian ekspor militer lebih lanjut setelah kudeta.

Dihalangi China dan Rusia

Direktur Human Rights Watch di PBB, Louis Charbonneau berkata: “Ini adalah awal dari apa yang kami harap akan menjadi eskalasi advokasi untuk membuatnya sangat sulit…” Namun meminta Dewan Keamanan untuk mengadopsi resolusi yang mengesahkan embargo senjata menghadapi perjuangan berat, terutama menghadapi yang China dan Rusiayang menentang terhadap berlakunya sanksi.

Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, yang negaranya menjabat sebagai presiden dewan bulan ini, mengatakan pada konferensi pers hari Senin (2/5) bahwa China adalah "tetangga yang bersahabat bagi Myanmar" dan lebih menekankan pada upaya diplomatik. China "tidak mendukung pemberian sanksi" yang dapat menghambat diplomasi dan menyebabkan penderitaan rakyat biasa, Kata Zhang.

Moss membantah bahwa "embargo senjata akan menyakiti rakyat biasa Myanmar dengan cara, atau bentuk apa pun... dan saya berharap China akan mempertimbangkannya".

Simon Adams, direktur eksekutif Global Center for the Responsibility to Protect,Pusat Global, mengatakan "rezim pembunuh yang dipimpin militer" Myanmar seharusnya tidak diizinkan untuk membeli bom atau bahkan "pakaian dalam kamuflase" dan "harus diperlakukan seperti paria sebagaimana adanya.”

“Saya pikir kita semua memiliki keprihatinan bahwa negara bisa menjadi negara gagal, konflik bersenjata bisa meningkat, dan embargo senjata sekarang juga merupakan semacam pencegahan terhadap krisis pengungsi yang mengalir melintasi perbatasan di wilayah tersebut, serta konflik bersenjata yang tidak menguntungkan siapa pun,” kata Adams.

Myra Dahgaypaw, direktur pelaksana Kampanye AS untuk Burma yang ingat pernah melarikan diri dari serangan udara militer di masa lalu, mengatakan embargo senjata tidak akan menyelesaikan semua masalah negara, tetapi "itu akan secara signifikan meningkatkan keselamatan orang-orang di lapangan, termasuk kelompok etnis dan agama minoritas."

“Hari ini saya hanya ingin memberi tahu Dewan Keamanan PBB bahwa rakyat Burma membutuhkan bantuan Anda, dan mereka sangat membutuhkannya,” katanya. “Tolong jangan biarkan upaya, perjuangan, dan ketahanan orang-orang di lapangan yang mencoba bertahan hidup sia-sia.” (AP)

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Zuri Hotel
Back to Home