Akibat Kasus Google dan Starbucks, OECD Mengajukan Pembaruan Pengaturan Pajak

MOSKOW, SATUHARAPAN.COM - Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD), mengajukan pembaruan pengaturan pajak yang ada selama ini telah disepakati dunia internasional karena berpotensi "disalahgunakan" oleh perusahaan-perusahaan multi-nasional.

Rencana OECD itu didesak oleh permintaan para menteri keuangan dari kelompok G-20 berbagai negara-negara terkemuka dalam pertemuan dua hari di Moskow, pada hari Jumat ini (19/7).

Seperti disampaikan dalam situs oecd.org, bahwa peraturan perpajakan nasional tidak sesuai lagi dengan korporasi dan ekonomi digital globalisasi, bahkan menciptakan kesenjangan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multi-nasional untuk dipalsukan supaya mengurangi pajak mereka.

Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria mengatakan bahwa peraturan pajak internasional banyak berasal dari tahun 1920, dan untuk itu mereka memastikan agar pebisnis tidak membayar pajak di dua negara atau pajak berganda.

Sementara itu, Menteri Keuangan Inggris, George Osborne dan beberapa menteri keuangan Eropa lainnya telah mendesak agar agenda ini segera direalisasikan dan meminta dukungan politik yang signifikan untuk ide pemberantasan penggelapan pajak dan penghindaran pembayaran pajak.

Skandal Sejumlah Perusahaan Dalam Membayar Pajak

Dilansir dari situs bbc, terjadi protes besar-besaran pada awal tahun 2013 ini di Inggris, karena Google, Starbucks dan Amazon diberitakan membayar sedikit pajak, walaupun memiliki keuntungan besar di Inggris.

Selanjutnya, pihak Starbucks menyetujui membayar pajak lebih banyak dari sebelumnya setelah dikritik banyak pihak. Sedangkan CEO Apple, Tim Cook telah diinterogasi oleh anggota parlemen Amerika Serikat mengenai miliaran dolar milik perusahaan mereka di Irlandia.

Menurut professor etika bisnis dari Universitas Sint Gallen di Swiss, Florian Wettstein menyayangkan perusahaan multinasional yang tidak jujur dalam membayar pajak. "Perusahaan multinasional masih belum memahami bahwa kejujuran pajak merupakan bagian integral dari tanggung jawab perusahaan."

"Akibatnya, masyarakat semakin memandang (perusahaan-perusahan) mereka sebagai perusahan munafik dan tidak dapat dipercaya," kata Florian Wettstein dikutip dari BBC.

Editor : Yan Chrisna