Alokasi Anggaran Pilkada Beserta Kesenjangannya Harus Dikawal

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan terjadi kesenjangan anggaran yang dialokasikan untuk pemilihan kepala darah (pilkada) serentak Desember mendatang. Anggaran besar ini dikucurkan di Kabupaten Jember yang mencapai Rp 71 miliar. Di Tangerang Selatan, anggaran dialokasikan sebesar Rp 60 miliar. Selanjutnya di Surabaya, anggaran pilkada mencapai Rp 70 miliar.

“Kalau dibandingkan dengan kota lain, Magelang hanya Rp 4,4 miliar, Tomohon Rp 7,5 miliar. Meski ada variasi, tapi jarak anggaran ini cukup jauh,” ujarnya dalam Diskusi Pilkada Serentak di Gedung Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, hari Kamis (10/9).

Tak dimungkiri, setiap darah memiliki variasi anggaran. Pendanaan yang diajukan dan disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun berbeda-beda. Dana kampanye yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini menurut Hafidz perlu dikawal dengan sungguh-sungguh.

“Ada tiga bentuk kampanye yang didanai negara, yakni debat televisi, alat peraga, dan alat kampanye yang disampaikan ke rumah-rumah. Di sisi lain, pasangan calon masih diperkenankan pertemuan terbatas, pertemuan umum, dan kampanye di media sosial,” ujar dia.

Pengawalan terhadap penggunaan dana kampanye selanjutnya menjadi salah satu fokus sasaran yang akan direkomendasikan berbagai lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai pihak kontrol sosial. 

Editor : Bayu Probo