Loading...
EKONOMI
Penulis: Eben Ezer Siadari 13:42 WIB | Rabu, 04 Maret 2015

Alumni Prasetiya Mulya: Ahok Kami Bela karena Benar

Sejumlah alumni Sekolah Bisnis Prasetiya Mulia berfoto dengan Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (3/3) di ruang kerja Gubernur DKI Jakarta itu. (Foto: Herris Simandjuntak)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Sekitar 15 orang alumni Sekolah Bisnis Prasetiya Mulya mendatangi ruang kerja Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pada Selasa (3/3). Sebetulnya yang ingin beranjangsana lebih banyak, tetapi dibatasi hanya sejumlah itu karena keterbatasan ruangan. Mereka datang ingin memberi dukungan kepada Ahok, yang kini tengah bersitegang dengan DPRD, terkait dengan RAPBD 2015.

"Ini berawal dari obrolan di WA Group alumni Prasetya Mulia tentang perkembangan terakhir dari perseteruan antara Gubernur DKI Ahok dengan DPRD DKI yang semakin memanas dan digunakannya hak angket. Kebetulan Pak Ahok adalah lulusan program Magister Manajemen Prasetiya Mulya. Banyak alumni yang ingin ikut tapi dibatasi hanya 15 orang karena keterbatasan ruang rapat gubernur," kata Herris Simandjuntak, kepada satuharapan.com, salah satu alumni Prasetiya Mulya yang turut dalam pertemuan itu.

Menurut Herris, dalam pertemuan itu Basuki menceritakan secara kronologis pertentangannya dengan DPRD yang terjadi sekarang. "Beliau cerita sudah mengamati kasus sejak APBD 2012, tapi tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada bukti, dan sudah melaporkannya kepada Gubernur (ketika itu) Jokowi. Katanya Jokowi bilang 'tunggu sampai saya pindah ke sana (Istana)...'," kisah Herris, mantan dirut di sejumlah BUMN dan kini menjadi Presiden Komisaris Recapital Investment Group.    

Selanjutnya, kata Herris, Ahok berkisah bahwa pada awal penerapan e-budgeting, banyak anak buahnya menolak. Namun Ahok memaksa agar terjadi transparansi anggaran. "Beliau tahu bahwa penyimpangan terjadi karena ada kolusi antara berbagai pihak termasuk anak buahnya," lanjut Herris.

Dalam pertemuan dengan Ahok, kata Herris, pria asal Belitung itu juga menerangkan apa e-budgeting dan mengapa diperlukan. E-budgeting menurut Ahok, adalah sistem pembuatan anggaran secara online. Dengan penerapan sistem ini keuangan pemerintah bisa dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta bermanfaat bagi masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta, lanjut Herris, telah memaksa seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menggunakan e-budgeting. Sistem ini diharapkan dapat mencegah oknum PNS maupun legislatif bermain-main anggaran.

"Pihak yang memiliki password e-budgeting hanyalah Gubernur, Sekda, Kepala Bappeda, dan Kepala BPKD DKI. Tanpa password pejabat tersebut tidak ada yang bisa mengubah anggaran. Ini berbeda dengan sistem lama yang masih memakai microsoft excel, sehingga anggaran bisa diubah-ubah," lanjut Herris.

Dengan demikian, kata Herris, tidak ada yang dirugikan dalam sistem e-budgeting, kecuali mereka yang merasa kehilangan kesempatan untuk ‘mempreteli’ anggaran negara dengan memanfaatkan kelemahan mekanisme pengawasan anggaran.

Ahok Berada di Pihak yang Benar

Herris mengatakan ia dan kawan-kawan yang tergabung dalam alumni Prasetya Mulya menganggap Ahok berada di pihak yang benar. "Beliau orang muda yang smart, berani (termasuk berani melawan arus), dan bersih serta patriot. Kami harus mendukung beliau dalam upaya pemberantasan korupsi dan menegaskan bahwa 'he is not alone' atau 'he does not walk alone' dalam pemberantasan korupsi," kata Herris.

Ketika Ahok menceritakan berbagai praktik korupsi dalam APBD, kata Herris, alumni Prasetya Mulya yang menemuinya juga mengamati hal serupa. "Beberapa dari kami juga memberikan komentar antara lain bahwa korupsi APBD sudah berlangsung lama, dan terjadi juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Sama sekali tidak ada keraguan beliau untuk maju terus, dan beliau siap kalau harus dipecat karena membela kebenaran," kata dia.

Herris menilai, sektor swasta selama ini masih bersikap 'wait and see', padahal, kata dia, diperlukan dukungan masif masyarakat termasuk LSM dan terutama pers.

"Secara umum sektor swasta menginginkan perubahan agar ada governance di semua pihak (eksekutif, legislatif, yudikatif, dan di korporasi). Saya rasa Pak Ahok akan semakin mantap ke depannya dengan melihat banyaknya dukungan masyarakat terhadap beliau termasuk dari para alumni dari almamaternya," tutur Herris.

Editor : Eben Ezer Siadari


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home