AMAN Protes Pernyataan Wakil Indonesia di PBB

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengirimkan surat keberatan kepada Presiden RI tertanggal 6 November 2013 atas ekspresi dari perwakilan pemerintah Indonesia yang berbasis di Markas Besar PBB di New York dan Jenewa dimana telah berulang kali menyangkal keberadaan masyarakat adat di Indonesia di hadapan berbagai pertemuan dan konferensi PBB.

Upaya penyangkalan terakhir yang dibuat oleh perwakilan Indonesia di PBB adalah usulan penghapusan dua paragraf dalam Dokumen Hasil Konferensi Global Persiapan Masyarakat Adat untuk WCIP (The World Conference on Indigenous Peoples) yang berlangsung di Alta, Norwegia, pada 10-12 Juni 2013 yang merupakan Draf Resolusi Majelis Umum yang mengacu pada proses persiapan menuju Konferensi Dunia mengenai Masyarakat Adat 2014.

Padahal kedua paragraf yang diusulkan untuk dihapus tersebut di dalamnya menunjukkan partisipasi aktif dari masyarakat adat Indonesia.

Menurut AMAN pada kenyataannya telah berpartisipasi di Konferensi Persiapan Masyarakat Adat Global di Alta dan telah berkontribusi atas Dokumen Hasil Alta. Perwakilan AMAN di Konferensi Alta adalah Abdon Nababan, Rukka Sombolinggi, dan Mina Setra.

Oleh karenanya, AMAN melalui surat keberatan bernomor : 01/ISTIMEWA/SEKJEN/AMAN/XI/2013 meminta Presiden menyesuaikan antara posisi Pemerintah Indonesia dan upaya-upaya nasional untuk melibatkan masyarakat adat secara konstuktif dengan cara mendeklarasikan dukungan Presiden terhadap Konferensi Dunia mengenai Masyarakat Adat dan menarik kembali keberatan terhadap provisi-provisi tertentu di dalam Draft Resolusi Majelis Umum kepada Konferensi Dunia mengenai Masyarakat Adat.