Basuki Ingatkan PNS, Kemungkinan Program DKI Dijegal DPRD

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Plt. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengingatkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalam Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), bahwa ada kemungkinan ke depannya program-program Pemprov DKI, dijegal oleh lembaga legislatif, yakni DPRD DKI.

“Pokoknya bapak ibu (SKPD/UKPD, Red) selalu siapkan anggaran mendahului. Ini untuk siap-siap di DPRD, mungkin akan ada oknum yang menghambat kita. Jadi kalau ada yang menghambat kita, kita bisa tetap jalan seperti biasa, cuma bedanya kita tidak perlu tunggu tanda tangan DPRD,” ucap Basuki dalam pengarahan kepada SKPD dan UKPD (Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah) terkait pokok-pokok kebijakan anggaran tahun 2015, di Ruang Pola Bappeda Gedung Blok G, Balai Kota, Jumat (24/10). 

Basuki kemudian menambahkan, jangan sampai PHL (pegawai harian lepas) di SKPD/UKPD telat menerima gaji, apalagi sampai tidak digaji lantaran menunggu tanda tangan DPRD.

“Saya pernah mendengar pengakuan dari orang kecil, biarpun gajinya kecil, yang penting tanggalnya tepat, karena orang kecil itu terkadang berhutang di warung, kalau bayarnya tidak tepat, besok-besok dia tidak dipercaya lagi, kasihan,” ucap Basuki.

Dulu, dikatakan Basuki, DPRD biasanya mendapat uang ‘bagi’ dari SKPD/UKPD yang program kerjanya ditandatangani, tetapi sekarang tidak boleh lagi, semua uang masuk harus disetor ke Bank DKI.  

Selain itu, dia menggarisbawahi kinerja Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), Iwan Setyawandi lantaran banyak sekali tempat yang tidak sesuai peruntukannya.

“P2B kita banyak sekali tempat yang tidak sesuai peruntukannya, restoran, toko-toko, saya minta tolong Pak Iwan, ini diresmikan saja, supaya mereka bayar upeti tiap bulan, masuk ke kas daerah. Ini juga tugas lurah dan camat untuk membantu mereka untuk mengubah peruntukannya, jadi jangan malah menjebak yang salah meminta pungutan tiap bulan masuk ke kantong sendri, kita bantulah mereka,” kata Basuki.

Basuki juga menghimbau kepada wali kota, jika ada pegawai yang menghambat kinerja jangan ragu-ragu untuk memecat (distafkan, Red).

Editor : Bayu Probo