Demokrat Sepakat Pilkada Langsung dengan Syarat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Polemik RUU Pilkada di masyarakat membuat Partai Demokrat menyatakan ketegasannya dengan mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dengan syarat perbaikan.  

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan di kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, Kamis (18/9) menyatakan, Partainya memutuskan mendukung Pilkada secara langsung dengan sepuluh syarat untuk perbaikan.

"Ada 10 catatan dari partai. Jika semuanya masuk dalam RUU maka Demokrat mendukung pilkada langsung," ujar Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan dalam jumpa pers.

Menurut Syarief Hasan, 10 persyaratan tersebut adalah, uji publik atas integritas dan kompetensi calon kepala daerah, efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada harus mutlak dilakukan, pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka.

Lalu syarat akuntabilitas dana kampanye, larangan "sewa" kendaraan partai atau memberi mahar agar dipilih partai politik tertentu untuk maju, larangan fitnah dan kampanye hitam, larangan pelibatan aparat birokrasi, larangan pencopotan aparat birokrasi usai pilkada, penyelesaian sengketa hasil pemungutan suara serta pencegahan kekerasan menjadi tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya.

Menurut Syarief Hasan, keputusan mendukung Pilkada langsung sesuai apa yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yaitu supaya tetap menjaga demokrasi yang sudah dibangun selama 10 tahun ini.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja