DK PBB Tunda Pemungutan Suara Resolusi Gaza karena Perdebatan Kata-kata

PBB, SATUHARAPAN.COM-Pemungutan suara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) mengenai resolusi yang menyerukan penghentian perang Israel-Hamas ditunda lagi pada hari Rabu (20/21 karena para anggota berselisih mengenai kata-katanya, sementara jumlah korban tewas di Gaza terus meningkat.

Perdebatan di markas besar PBB di Manhattan, New York, terjadi dengan latar belakang memburuknya kondisi di Gaza, di mana seorang pejabat senior PBB mengatakan bahwa langkah Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan “jauh dari kebutuhan” yang semakin meningkat.

“Dewan Keamanan telah sepakat untuk melanjutkan negosiasi hari ini untuk memberikan waktu tambahan untuk diplomasi. Dan kepresidenan akan menjadwalkan ulang adopsi tersebut untuk besok (Kamis) pagi,” kata Jose Javier De La Gasca Lopez-Dominguez dari Ekuador, yang memegang jabatan presiden bergilir di dewan tersebut.

Para anggota dewan telah bergulat selama berhari-hari untuk menemukan titik temu mengenai resolusi tersebut, sebuah pemungutan suara yang ditunda beberapa kali sepanjang hari Selasa, setelah ditunda pada hari Senin.

Israel, yang didukung oleh sekutunya Amerika Serikat, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan yang memegang hak veto, menentang penggunaan istilah “gencatan senjata.”

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan pada hari Rabu (20/12) bahwa tidak akan ada gencatan senjata di Gaza sampai Hamas “dilenyapkan”.

Namun Rusia dan Liga Arab meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel untuk mengakhiri pertempuran, memanfaatkan Forum Kerja Sama Rusia-Arab di Maroko untuk menyerukan gencatan senjata.

Richard Gowan, seorang analis di International Crisis Group, mengatakan menjelang penundaan terbaru ini bahwa “setiap orang pada dasarnya terjebak menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan AS.”

“Sepertinya diplomat AS pun tidak tahu bagaimana kisah ini akan berakhir,” tambahnya.

Pertengkaran pekan ini terjadi setelah kebuntuan awal bulan ini ketika Amerika Serikat, meskipun ada tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menghalangi penerapan resolusi Dewan Keamanan mengenai perang.

Resolusi tersebut menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera” di Jalur Gaza, di mana Israel terus melakukan serangan mematikan sebagai pembalasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Bencana Kemanusiaan

Pekan lalu, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi tidak mengikat yang sama dengan 153 suara berbanding 10, dengan 23 abstain, dari 193 negara anggota.

Didukung oleh dukungan yang luar biasa tersebut, negara-negara Arab mengumumkan upaya baru tersebut di Dewan Keamanan.

Sebuah rancangan teks yang disiapkan oleh UEA, yang diperoleh AFP pada hari Minggu, menyerukan “penghentian permusuhan yang mendesak dan abadi untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Jalur Gaza.”

Namun, versi terakhir yang dilihat oleh AFP adalah teks yang dimodifikasi yang tampaknya berupaya menyelamatkan kompromi.

Pernyataan tersebut tidak terlalu bersifat langsung, yaitu menyerukan “penghentian segera permusuhan untuk memungkinkan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, dan untuk mengambil langkah-langkah mendesak menuju penghentian permusuhan yang berkelanjutan.”

Pejabat PBB, Tor Wennesland, mengatakan pada hari Selasa (19/12) bahwa langkah “terbatas” Israel untuk mengizinkan bantuan masuk ke Gaza “adalah hal yang positif, namun masih jauh dari apa yang diperlukan untuk mengatasi bencana kemanusiaan di lapangan.”

Setelah serangan pada tanggal 7 Oktober, yang menurut pihak berwenang Israel menyebabkan sekitar 1.140 orang tewas, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, Israel bersumpah untuk “memusnahkan” Hamas.

Pemerintah Hamas di Gaza mengatakan jumlah korban tewas di wilayah Palestina mencapai 20.000 orang. (AFP)

Editor : Sabar Subekti