DPR Ketuk Palu Mekanisme Dana Aspirasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan DPR RI terkait mekanisme Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang meliputi penganggaran dana untuk pembangunan daerah pemilihan yang disebut dana aspirasi.  Hal tersebut menjadi salah satu keputusan yang diambil dalam Rapat Paripurna ke-33 DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).

“Mau dipakai atau tidak urusan belakangan, jadi sekarang Peraturan DPR RI terkait mekanisme UP2DP ini kita sahkan lebih dahulu,” ujar pemimpin Rapat Paripurna ke-33 DPR RI Fahri Hamzah yang dilanjutkan dengan mengutuk palu sidang tanda pengesahan.

Keputusan tersebut diambil secara musyarawah mufakat, meskipun ada tiga fraksi yang meminta pemimpin DPR RI tidak mengambil keputusan dalam Rapat Paripurna ke-33 DPR RI dengan mengkaji ulang peraturan tersebut lebih dahulu.

Ketiga fraksi tersebut adalah, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Namun, pemimpin Rapat Paripurna DPR RI mengabaikan permintaan tersebut dan mengesahkan Peraturan DPR RI  terkait UP2DP yang telah disusun oleh Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI.

Rapat Paripurna ke-33 DPR RI tidak dihadiri hampir separuh anggota dewan. Dalam catatan absensi yang dibacakan Fahri Hamzah, tercatat hanya 315 dari 555 wakil rakyat yang mengisi kursi Ruang Rapat Paripurna II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Sebanyak 315 anggota tercatat hadir dalam paripurna. Berdasarkan tata tertib, paripurna telah korum dan dapat dilanjutkan," kata Fahri.

Berdasarkan data daftar hadir, hanya 57 anggota PDI Perjuangan hadir. Golkar hanya hadir 59 orang, sedangkan Gerindra hanya hadir 41 orang.

Sedangkan anggota Demokrat yang hadir hanya 29 orang, dan dari PAN 28 anggota. Dari fraksi PKB hanya hadir 22 orang. Sedangkan PKS hadir 24 orang dan PPP sebanyak 23 orang. Untuk NasDem hadir 21 orang dan Hanura 11 orang.