Hasil Indeks Demokrasi Indonesia: Kebebasan Sipil Menurun

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah mengeluarkan hasil laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2012 keempat kalinya dalam ‘Launching, Seminar Buku IDI Tahun 2011 dan Rilis Hasil IDI Tahun 2012’ di Jakarta pada Rabu (11/12). Hasil laporan yang dikeluarkan itu dilakukan bersamaan dengan peluncuran laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2011.

Ada tiga aspek yang diamati dalam IDI 2012. Di antaranya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Kebebasan sipil memperoleh nilai tertinggi dalam capaian hasil indeks demokrasi 2012. Sementara lembaga demokrasi mencapai nilai sedang, dan hak-hak politik tergolong rendah.

Walau kebebasan sipil memperoleh nilai tertinggi dibanding dua aspek lain yang dinilai, tetapi indeks kebebasan sipil mengalami penurunan. Hal ini disebabkan masih adanya ancaman kekerasan atau penggunaan unsur kekerasan yang menghambat kebebasan berpendapat. Hal ini menunjukkan kebebasan berpendapat justru menghadapi tantangan lebih besar dari unsur masyarakat, bukan oleh Pemerintah atau aparatur negara.

Maraknya demonstrasi dan unjuk rasa dengan kekerasan di pelbagai provinsi menyumbang rendahnya nilai pada aspek hak-hak politik. Sementara kurang berperannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyusun dan mengajukan Perda inisiatif dan rekomendasi kepada eksekutif menyumbang capaian sedang pada aspek lembaga demokrasi.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan bahwa sejumlah Pemerintah daerah telah menindaklajuti hasil indeks demokrasi sebelumnya. Hasil indeks demokrasi ditindaklanjuti dalam rencana pembangunan daerah mereka.

“Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur misalnya telah memasukkan beberapa bagian konsep indeks demokrasi Indonesia ke dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 baik pada isu strategis, misi, maupun arah kebijakan yang akan diambil. Sejumlah provinsi seperti DKI Jakarta, Babel, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Tengah juga telah mengalokasikan APBD guna mendukung Pokja IDI Provinsi maupun kegiatan dukungan untuk peningkatan kualitas demokrasi.” Kata Armida Salsiah Alisjahbana.

 IDI adalah penilaian perkembangan tingkat demokrasi di seluruh provinsi Indonesia. Aspek penilaian IDI antara lain kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

Variabel kebebasan sipil dibatasi pada konteks individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu. Variabel yang diukur antara lain kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

Variabel hak-hak politik yang diukur antara lain hak memilih dan dipilih, serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Variabel lembaga demokrasi yang diukur antara lain pemilihan umum yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintahan daerah, dan peradilan yang independen.

Penyusunan IDI dinahkodai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas, dengan dukungan Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) UNDP.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pertama kali diluncurkan pada 2009. Sejak itu Pemerintah berkomitmen untuk mengeluarkan laporan IDI hingga tahun 2014.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja