HRW Desak Kanselir Merkel Angkat Kasus HAM Turkmenistan

BERLIN, SATUHARAPAN.COM - Human Rights Watch (HRW) pada hari Kamis (25/8) mendesak Kanselir Angela Merkel untuk mengangkat kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk “kebijakan penghilangan,” ketika Jerman menyambut kedatangan Presiden Turkmenistan pekan depan.

Kelompok pemantau HAM itu mengatakan kunjungan langka Presiden Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhamedov ke Jerman pada hari Senin (29/8) harus dimanfaatkan untuk membahas nasib para aktivis.

“Kanselir Angela Merkel tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini untuk langsung dan terus-menerus mengimbau agar penindasan di Turkmenistan segera diakhiri,” kata direktur HRW untuk Eropa dan Asia Tengah, Hugh Williamson.

Puluhan orang ditangkap pada akhir 1990-an dan awal 2000-an menghilang dalam sistem penjara negara itu dan keluarga mereka tidak mendapatkan pernyataan resmi mengenai keberadaan atau kondisi mereka, katanya.

HRW menekankan penghilangan ketua oposisi Boris Shikhmuradov, adiknya Konstantin dan mantan duta besar Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (Organisation for Security and Cooperation in Europe/OSCE) Batyr Berdiev sebagai kasus utama yang harus ditangani.

HRW juga menyebut wartawan setempat Saparmamed Nepeskuliev yang dipenjara selama hampir setahun atas tuduhan narkoba.

“Kanselir Merkel harus mendesak Berdymukhamedov untuk membebaskan Nepeskuliev,” ujar Williamson.

“Dia mendekam di penjara hanya karena melakukan apa yang dilakukan koresponden di seluruh dunia: dia menyebarkan informasi mengenai apa yang terjadi di negaranya.”

HRW mengatakan Jerman harus mendesak Turkmenistan untuk mengajukan rancangan undang-undang baru yang mencakup tidak ada batas masa jabatan untuk presiden, memungkinkan penyensoran dan tidak memberikan perlindungan atas kebebasan bergerak warganya untuk dikaji secara internasional.

Williamson menekankan bahwa Turkmenistan sudah memberlakukan larangan perjalanan terhadap banyak pembangkang, kebijakan yang menurutnya harus diperhatikan Merkel mengingat dia dibesarkan di wilayah komunis Jerman Timur yang menerapkan pembatasan serupa. (AFP)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum