Loading...
EKONOMI
Penulis: Eben E. Siadari 07:49 WIB | Rabu, 23 Desember 2015

IMF Puas dengan Kinerja Pemerintahan Jokowi Tahun 2015

Pemimpin Tim IMF untuk misi ke Indonesia, Luis E. Breuer (kiri) (Foto: mof.go.th)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Tim Dana Moneter Internasional (IMF) yang mengunjungi Jakarta sejak 3 Desember hingga 17 Desember 2015 menyatakan puas dengan kinerja ekonomi makro pemerintahan Jokowi-JK pada tahun 2015. Mereka menganggap pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil dan diproyeksikan mencapai 4,7 persen tahun ini.

"Prospek ekonomi Indonesia tetap solid. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah yang signifikan pada tahun0tahun sebelumnya untuk memperkuat kerangka kebijakan," kata Pemimpin Tim IMF untuk Indonesia, Luis E. Breuer, dalam keterangan tertulisnya yang disiarkan lewat laman resmi lembaga tersebut (22/12).

"Mereka telah menunjukkan pengelolaan moneter dan sikap fiskal yang bijak, serta didukung oleh reformasi subsidi BBM yang bersejarah pada tahun 2015," lanjut dia.

"Hal itu telah mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, Indonesia bisa mengarah dengan aman di tengah lingkungan eksternal yang sulit pada tahun 2015 ini karena jatuhnya harga komoditas, pergeseran dalam kondisi keuangan global dan melambatnya pertumbuhan dari mitra dagang Indonesia," tambah dia.

"Secara keseluruhan, kinerja makroekonomi pada 2015 memuaskan. Pertumbuhan ekonomi stabil adn diproyeksikan mencapai 4,7 persen tahun ini. Akselerasi moderat menjadi 5 persen diproyeksikan pada 2016," kata dia.

IMF memandang bahwa kegiatan investasi akan memimpin pemulihan, khususnya, belanja sektor publik. Harga komoditas yang lemah dan permintaan dari mitra dagang Indonesia diperkirakan akan mengalamio  perbaikan sehingga berkontribusi untuk pertumbuhan.

Disebutkan pula bahwa inflasi juga telah turun tajam dengan prediksi tiga persen pada akhir 2015 dan diharapkan pada tahun depan akan berada di kisaran 3-5 persen.

Selain itu, defisit transaksi eksternal diperkirakan akan berkurang secara signifikan pada tahun 2015 dengan perkiraan menjadi dua persen dari PDB. Sementara itu defisit APBN diperkirakan masih tetap di bawah tiga persen.

"Namun untuk defisit fiskal diperkirakan akan meningkat pada tahun 2015 tetapi tetap di bawah tiga persen dari PDB," tutur Breuer.

IMF mengatakan risiko yang dihadapi Indonesia di masa mendatangk ekonomi Indonesia condong ke arah negatif, lanjut Brauer, yang masih disebabkan oleh faktor eksternal antara lain kondisi keuangan global yang rentan, juga ada perlambatan lebih dalam dari perkiraan pada mitra dagang negara berkembang dan penurunan lebih lanjut dalam harga komoditas.

"Sedangkan, risiko domestik bisa timbul dari kemajuan yang lambat akibat terhambatnya pelaksanaan reformasi struktural, penerimaan pajak dan belanja infrastruktur," kata dia.

Akan tetapi, strategi fiskal pemerintah juga telah diarahkan dengan baik yang bertujuan untuk menciptakan ruang fiskal melalui peningkatan mobilisasi pendapatan dan reformasi subsidi dalam rangka meningkatkan belanja infrastruktur dan program sosial yang difokuskan bagi kelompok yang rentan.

"Otoritas memang telah sukses di awal, dengan pengurangan besar subsidi BBM dan perluasan transfer tunai bersyarat serta investasi publik. Namun, tantangan utama, tetap merupakan memobilisasi pendapatan seiring harga komoditas yang menurun dan kontraksi impor yang mempengaruhi pendapatan pemerintah," ujar dia.

Pihak berwenang yang mengambil tindakan untuk memperkuat kerangka fiskal dengan tujuannya untuk menyesuaikan anggaran 2016 berdasarkan pendapatan bersih tahun 2015, IMF memandang akan sangat membantu, namun harus dikombinasikan dengan strategi administrasi perpajakan berbasis risiko dan perluasan reformasi dasar perpajakan yang didukung oleh penyesuaian cukai awal dapat dipilih untuk meningkatkan pendapatan dalam jangka pendek.

"Kebijakan fiskal harus dibingkai dalam rencana jangka menengah yang memberikan panduan untuk program-program pemerintah. Investasi publik yang lebih tinggi harus dikombinasikan dengan manajemen dan tata kelola reformasi keuangan yang sehat pada BUMN serta pemantauan cermat potensi risiko fiskal," katanya.

Dikatakan pula bahwa kebijakan moneter yang tepat, telah membantu perekonomian menyesuaikan diri dan berhasil mengatasi tekanan eksternal dengan merespon secara tepat terhadap peningkatan volatilitas pasar keuangan dan membiarkan nilai tukar serta `yield` obligasi pemerintah untuk bergerak fleksibel.

Di sektor keuangan, kata Brauer,  sektor perbankan tampak memiliki modal yang baik dan menguntungkan. Kendati kredit bermasalah  meningkat sedikit dari tingkat yang rendah, kemajuan tercipta dengan pengawasan sektor keuangan, konsolidasi dan pemantauan ketat dari risiko sektor korporasi dan keuangan yang berasal dari lingkungan eksternal.

"Otoritas memberlakukan peraturan hedging inovatif untuk mengelola risiko nilai tukar perusahaan utang mata uang asing. RUU Sistem Keuangan Jaring Pengaman juga adalah prioritas utama untuk memperkuat kerangka kelembagaan untuk mendukung usaha pada stabilitas sektor keuangan," ujarnya.

Serangkaian paket kebijakan yang dikeluarkan sejak Agustus 2015, tambah dia, menandakan strategi kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha dan mengurangi biaya melakukan bisnis.

IMF mencatat bahwa otoritas  menyatakan komitmen yang kuat untuk melanjutkan reformasi struktural untuk membangun pertumbuhan baru, termasuk dalam pengauran perdagangan regional serta investasi dalam dan luar negeri.

Editor : Eben E. Siadari


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home