Irak, Iran, dan Turki Batasi Kurdi Pascareferendum

BAGDAD, SATUHARAPAN.COM - Irak, Iran, dan Turki, tiga negara dengan populasi besar Kurdi, memberlakukan pembatasan terhadap warga Kurdi Irak setelah 92 persen suara memilih kemerdekaan Kurdi dalam referendum pekan ini.

Pemerintah pusat Irak sedang mempersiapkan militernya untuk menguasai perbatasan internasional dengan wilayah Kurdi di utara dengan tujuan mengisolasi orang-orang Kurdi dari negara lain.

Juru Bicara Angkatan Bersenjata Iran, Masoud Jazayeri, mengatakan kepada wartawan, hari Sabtu (30/9), bahwa negaranya akan bekerja sama dengan pemerintah pusat Irak untuk latihan militer di beberapa perlintasan di wilayah perbatasan guna mencegah kemungkinan gerakan separatis lainnya di wilayah tersebut.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, hari Sabtu (30/9), memperingatkan pihak berwenang Kurdi Irak akan "menanggung konsekuensi" atas referendum kemerdekaan, yang dengan tegas ditentang oleh Turki.

Turki berulang kali mengancam akan menerapkan sanksi ekonomi terhadap Kurdi, namun menyatakan tindakan apapun yang diambil tidak ditujukan kepada warga sipil.

Iran memberlakukan embargo semua ekspor dan impor produk bahan bakar ke dan dari wilayah Kurdistan Irak, menurut media pemerintah Iran, Sabtu.

Menurut pernyataan Kementerian Transportasi Iran yang dirilis kantor berita Tasnim, semua perusahaan transportasi dilarang mengangkut bahan bakar antara Iran dan wilayah Kurdi Irak "sampai pemberitahuan lebih lanjut."

Tekanan yang meningkat dari negara-negara sekitar itu terjadi sehari setelah Irak memberlakukan larangan penerbangan internasional ke wilayah tersebut.

Pekerja kemanusiaan mengatakan pembatalan penerbangan bisa "berdampak buruk" bagi kehidupan 1,6 juta pengungsi dan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal di kawasan itu.

Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi, dalam pernyataan tertulis, mengatakan "kendali pemerintah pusat atas pelabuhan udara dan darat di wilayah Kurdistan bukan untuk membuat kelaparan, mengepung dan mencegah distribusi pasokan kepada warga di wilayah itu seperti yang dituduhkan oleh beberapa pejabat daerah Kurdistan." (VOA)

Editor : Melki Pangaribuan