Loading...
HAM
Penulis: Sabar Subekti 11:21 WIB | Kamis, 22 April 2021

Joe Biden dalam Ditekan untuk Mengakui Genosida Armenia

Unjuk rasa di luar Konsulat Turki untuk memperingati 102 tahun genosida Armenia di Los Angeles, California, pada 24 April 2017. (Foto: dok. Reuters)

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Tekanan meningkat terhadap Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, untuk memenuhi janji kampanyenya dengan mengakui genosida Armenia. Namun pihak Turki memperingatkan Washington bahwa keputusan seperti itu akan semakin merusak hubungan bilateral kedua negara.

Setiap tahun pada tanggal 24 April, orang-orang Armenia di seluruh dunia mengadakan demonstrasi untuk memperingati sekitar 1,5 juta orang yang dibunuh oleh Kekaisaran Ottoman Turki.

Armenia mengatakan ini adalah upaya pemusnahan penduduknya. Sementara Turki, mengakui bahwa orang-orang Armenia terbunuh, tetapi menyangkal bahwa itu adalah genosida.

Semasa kampanye pemilihan presiden, Biden berjanji untuk menyatakan pembunuhan orang-orang Armenia itu sebagai genosida.

Namun sejauh ini, Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS masih bungkam mengenai kemungkinan rencana untuk ditindaklanjuti pernyataan dan janji itu.

“Sebagai calon presiden, Presiden Biden memperingati 1,5 juta pria, wanita, dan anak-anak Armenia yang kehilangan nyawa di tahun-tahun terakhir Kekaisaran Ottoman. Dia kemudian mengatakan bahwa kita tidak boleh melupakan atau tetap diam tentang serangan mengerikan ini,” kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri dikutip Al Arabiya English.

"Pemerintahan ini berkomitmen untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memastikan kekejaman seperti itu tidak terulang," tambah pejabat itu.

Gedung Putih menolak berkomentar ketika ditanya apakah Biden akan berbicara pada pekan ini tentang masalah tersebut.

Biden belum berbicara dengan Erdogan sejak menjabat meskipun telah melakukan pembicaraan telepon dengan hampir semua pemimpin negara lain. Presiden AS itu juga telah ditekan oleh Partai Republik dan Demokrat untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Turki.

Bulan lalu, sekelompok lebih dari 35 senator menulis surat kepada Biden tentang genosida tersebut. Sementara Jerman telah mengakui 'genosida' Armenia, dan membuat Turki marah.

“Pemerintah telah bungkam tentang kebenaran genosida Armenia. Kami mendesak Anda untuk mematahkan pola keterlibatan ini dengan secara resmi mengakui bahwa genosida Armenia adalah genosida,” bunyi surat itu.

Wakil Presiden AS, Kamala Harris, ikut mensponsori resolusi dua tahun lalu untuk mengakui genosida di Armenia ketika dia menjadi senator.

Pada 2019, Senat mengeluarkan resolusi setelah Kongres melakukan hal yang sama untuk mengakui genosida tersebut. Ketika surat itu sampai di meja kerja Presiden Donald Trump, dia menolak untuk menandatanganinya. Tiga presiden sebelum Trump juga menentang keputusan seperti itu.

Anggota Kongres Demokrat, Adam Schiff, hari Selasa mengulangi permohonan agar Biden memenuhi janjinya. "Kami akan menunggu Anda akhir pekan ini untuk melihat apakah Anda akan bergabung dengan para pemimpin di Prancis, Jerman, Uni Eropa, Vatikan dan 49 negara bagian dalam mengakui genosida," kata Schiff dalam sebuah surat terbuka kepada Biden.

Sementara itu, lobi Armenia dianggap berpengaruh di Washington, begitu juga dengan Turki.

Mantan presiden AS berhenti menindaklanjuti janji kampanye karena takut merusak hubungan dengan sekutu strategis NATO di Ankara. Militer Turki memainkan peran penting dalam organisasi tersebut.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, melihat dukungannya pada Ikhwanul Muslimin dan upaya untuk memperluas pengaruh Turki di Mediterania Timur mengakibatkan hubungan yang tegang dengan komunitas internasional.

Erdogan juga telah memicu kemarahan Eropa dan Washington atas pembelian sistem rudal permukaan-ke-udara S-400 dari Rusia oleh Turki. Anggota NATO mengatakan pembelian senjata dari Moskow melanggar janji dari negara-negara anggota untuk mengurangi ketergantungan pada senjata Rusia.

Editor : Sabar Subekti


Kampus Maranatha
Gaia Cosmo Hotel
BPK Penabur
Zuri Hotel
Back to Home