Loading...
FOTO
Penulis: Dedy Istanto 13:52 WIB | Selasa, 08 Oktober 2013

Jokowi Hadiri KTT Hukum Rakyat

Jokowi Hadiri KTT Hukum Rakyat
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Hukum Rakyat yang digelar oleh HuMa membahas tentang hukum adat yang bisa terintegerasi dalam hukum nasional telah resmi dibuka di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (8/10). (Foto-foto : Dedy Istanto)
Jokowi Hadiri KTT Hukum Rakyat
Chalid Muhammad Ketua Badan Pengurus HuMa saat meresmikan acara KTT Hukum Rakyat yang digelar selama tiga hari.
Jokowi Hadiri KTT Hukum Rakyat
Anies Rasyid Baswedan Rektor Universitas Paramadina saat memberikan padangannya tentang perspektif pendidikan dalam sebuah keadilan.
Jokowi Hadiri KTT Hukum Rakyat
Prof. Dr Jimly Asshiddiqie mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga turut hadir dalam acara pembukaan KTT Hukum Rakyat di Cibubur.
Jokowi Hadiri KTT Hukum Rakyat
Para narasumber yang hadir dalam pembukaan sekaligus peresmian KTT Hukum Rakyat yang digelar di GOR POPKI Cibubur, Jakarta Timur selama tiga hari.
Jokowi Hadiri KTT Hukum Rakyat
Para peserta yang hadir dalam mengikuti KTT Hukum Rakyat dari Papua sampai dengan Sabang.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Hukum Rakyat yang digelar oleh Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa) sebagai upaya untuk menata masa depan Indonesia telah resmi dibuka di Gelanggang Olah Raga POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (8/10).

Dalam pembukaan acara tersebut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), Anies Rasyid Baswedan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr Jimly Asshiddiqie mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan narasumber lainnya.

Dari ketiga narasumber masing-masing berbicara mengenai masalah hukum rakyat dari berbagai perspektif. Anies Baswedan memberikan pandangan tentang perspektif pendidikan dalam sebuah keadilan, dilanjutkan dengan Jimly Asshiddiqie dalam perspektif hukum dan terakhir Gubernur DKI Joko Widodo dalam perspektif penataan dengan tema membangun tanpa menggusur.

Acara ini akan berlangsung selama tiga hari dengan membahas berbagai isu diantaranya sistem peradilan, hukum dan kebijakan sumber daya alam termasuk dengan konflik, kemudian Pendamping Hutan Rakyat (PHR) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa dan RUU perlindungan terhadap masyarakat adat.

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home