Jokowi Minta K/L dan Pemda Gunakan Uang Rakyat untuk Rakyat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta kementerian dan lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggunakan uang milik rakyat untuk kepentingan rakyat. 

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 dengan tema "Pengelolaan Keuangan Negara yang Efektif Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan," di Istana Negara, Jakarta, hari Selasa (20/9). 

"Pengelolaan keuangan negara bukan semata-mata masalah teknis akuntansi, sekali lagi bukan masalah teknis akuntansi saja, tapi masalah nilai-nilai utama yang harus kita pegang dalam keseharian kita sebagai penyelenggara negara," kata Jokowi. 

"Sebab esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat, esensinya ada di situ. Penggunaan setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan, harus dipastikan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat," dia menambahkan. 

Lebih lanjut Jokowi mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besaran nilainya dari tahun ke tahun semakin besar harus lebih difokuskan pada belanja-belanja yang produktif, yang mendorong ekonomi rakyat baik berupa pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan lain-lain. 

"Saya ingin menegaskan komitmen Pemerintah untuk mengelola keuangan secara efektif, secara transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil bukan berorientasi pada prosedur. Prosedurnya mengikuti, iya. Tapi orientasinya adalah hasil," kata Jokowi. 

"Dan prinsip-prinsip ini harus bisa diwujudkan secara konkrit dalam laporan keuangan yang berkualitas Anda dan tepat waktu," lanjutnya. 

Rakernas ini dihadiri sejumlah pemimpin lembaga negara, para menteri kabinet kerja, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan pejabat daerah lainnya. 

Rakernas tahun 2016 ini Pemerintah memberikan penghargaan kepada 22 Kementerian-Lembaga 15 Pemerintah Daerah yaitu tiga Pemerintah Provinsi, delapan Pemerintah Kabupaten dan empat Pemerintah Kota yang mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut. 

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum