Jutaan Warga Tibet Direlokasi Paksa Pemerintah Cina

CINA, SATUHARAPAN.COM - Lebih dari dua juta orang Tibet di Cina telah direlokasi paksa oleh pemerintah Cina, sementara di lain pihak, pemerhati hak asasi manusia, Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa relokasi tersebut telah merusak budaya tradisional dan gaya hidup warga pedesaan Tibet.

“Pertimbangan yang tergesa-gesa untuk membentuk pedesaan Tibet dengan menyediakan perumahan baru dan merelokasi mereka secara besar-besaran dan ini adalah kebijakan relokasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam era sesudah-Mao,” kata direktur HRW untuk Cina, Sophie Richardson, seperti dilansir dari situs HRW, pada Kamis (27/6).

Menurut laporan HRW, bahwa sejak 2006, pemerintah Cina telah merencakan membangun “Desa Sosialis Baru” (Build a New Socialist Countryside) di Daerah Otonomi Tibet, Tibet Autonomous Region (TAR), dan program itu telah melanggar hak asasi manusia.

Dalam dokumen HRW, pada halaman 115, dilaporkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi yang luas, mulai dari tidak adanya konsultasi, tidak menyediakan kompensasi yang memadai, baik yang diperlukan di bawah hukum internasional untuk penggusuran yang resmi.

Laporan itu juga membahas bahwa kualitas rumah yang disediakan sangat buruk, tidak adanya obat-obatan, keputusan yang sewenang-wenang, dan kegagalan untuk memulihkan mata pencarian warga Tibet, serta mengabaikan hak-hak otonomi yang dijamin oleh hukum Cina di wilayah Tibet.

“Tibet tidak memiliki suara dalam mengatur kebijakan, dan pemerintah secara radikal mengubah cara hidup mereka, meskipun dalam konteks yang sudah sangat represif tapi tidak ada cara untuk menantang mereka," papar Sophie Richardson dalam laporannya.

Sementara itu, pihak  pemerintah Cina mengecam laporan yang dibuat pihak HRW dengan mengatakan bahwa laporan tersebut tidak berdasar.

“Organisasi yang Anda sebutkan sering mengkritik Cina dan sengaja membuat pernyataan tak berdasar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying pada konferensi pers.

Pemerintah Cina menegaskan bahwa semua operasi relokasi dan pembangunan perumahan kembali adalah sepenuhnya dilakukan secara sukarela dan menghormati “kehendak petani dan penggembala Tibet.”

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja