Loading...
EKONOMI
Penulis: Ignatius Dwiana 21:28 WIB | Rabu, 03 Juli 2013

Kementerian Perdagangan Gelar APEC Workshop dan Market Access Group

Pertemuan APEC di Medan. (Foto beritadaerah.com)

MEDAN, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menggelar APEC Workshop bertajuk Attaining the Bogor Goals that Ensure Equitable Benefits of Liberalization di Medan pada hari Minggu (30/6) dalam rangka menindaklanjuti salah satu prioritas APEC 2013.

Prioritas APEC 2013 yaitu Pencapaian Bogor Goals di bawah tema besar APEC tahun ini, “Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth”. Bogor Goals adalah kesepakatan yang dirumuskan pada pertemuan APEC tahun 1994 di Indonesia untuk mewujudkan keterbukaan perdagangan dan investasi pada tahun 2010 untuk ekonomi maju dan tahun 2020 untuk ekonomi berkembang. Bogor Goals juga memberikan manfaat secara adil dan merata bagi kalangan kecil dan menengah.

Acara ini berlangsung di sela-sela rangkaian Asia Pacific Economic Cooperation  Senior Official Meeting (APEC SOM) ketiga yang digelar pada 22 Juni - 6 Juli 2013.

Workshop dihadiri lebih dari 100 peserta wakil ekonomi anggota APEC, sektor swasta, akademisi, organisasi internasional dan asosisasi dengan sembilan pembicara yang merupakan pakar dari universitas dalam dan luar negeri serta organisasi internasional.

“Sasaran workshop ini adalah untuk mengkaji sejauh mana APEC berhasil mewujudkan Bogor Goals dan dampaknya bagi ekonomi APEC. Indonesia memiliki kepentingan besar agar realisasi Bogor Goals dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan mengurangi kesenjangan tingkat pembangunan di APEC,” jelas Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo.

Ketua Komite Perdagangan dan Investasi APEC, John Larkin, dalam sambutannya menghargai inisiatif Indonesia. Menurut Larkin, “Prakarsa Indonesia ini menunjukkan bahwa Indonesia memegang peran kepemimpinan yang penting dalam mendorong tercapainya perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik”.

Dari workshop ini akan dirumuskan rekomendasi-rekomendasi antara lain agar keterbukaan ekonomi selalu dibarengi dengan upaya mengatasi masalah kesenjangan.

Sementara sehari sebelumnya pada hari Sabtu (29/6), para ekonom anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Market Access Group (MAG) melakukan pertemuan dengan fokus pembahasan perdagangan barang remanufaktur, perluasan cakupan produk dan keanggotaan dalam Information Technology Agreement (ITA), peninjauan hasil implementasi program kerja Environmental Goods and Services (EGS), hambatan non tarif, serta Global Data Standards.

Direktur Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya Kemendag, Deny W. Kurnia, pimpinan delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut mengatakan Indonesia menolak jika barang remanufaktur diberlakukan secara umum dan diperdagangkan tanpa batasan. “Kami tentu akan mengkaji secara mendalam terlebih dahulu dampaknya terhadap lingkungan dan upaya pengembangan industri dalam negeri.”

Pada pembahasan terkait ITA, para pendukung perundingan perluasan ITA di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) gencar mendorong agar APEC mendukung penyelesaian pembahasan mengenai perluasan cakupan dan keanggotaan ITA tahun ini sebagai salah satu pencapaian pada Konferensi Tingkat Menteri WTO ke sembilan di Bali pada Desember mendatang.

Dalam pembahasan mengenai EGS, para anggota sepakat untuk melanjutkan program kerja multi tahun di bidang penelitian, supply, perdagangan, serta permintaan barang dan jasa. “Indonesia memiliki kepentingan besar untuk dapat ikut mengarahkan keberpihakan strategi green growth ini bagi kepentingan pembangunan dan perdagangan berbasis sumber daya alam di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia,” kata Deny W. Kurnia.

Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya pada April 2013 di Surabaya, Policy Support Unit (PSU), suatu unit dalam APEC yang melakukan penelitian dan pengkajian, melaporkan bahwa peningkatan kebijakan non tarif ternyata menimbulkan dampak negatif terhadap sektor perdagangan global. Deny W. Kurnia mengatakan bahwa Indonesia menginginkan negara ekonomi maju untuk mengurangi penerapan kebijakan non tarif mereka, khususnya terhadap produk-produk unggulan ekonomi berkembang, seperti produk komoditas dan bahan baku.

Pada pertemuan ini juga disampaikan paparan wakil dari APEC Business Advisory Council (ABAC) dan Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO) mengenai Global Data Standards. Hal ini bertujuan memberikan pemahaman pentingnya penyeragaman data suatu produk untuk mempermudah perdagangan barang.

Di sela-sela pertemuan MAG, juga diadakan workshop mengenai perspektif konsumen terhadap industri remanufaktur (remanufacturing). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman industri terhadap pentingnya proses daur ulang barang bekas (material lama) untuk diproses kembali dengan standar teknis tertentu agar memiliki kualitas sebaik barang baru.

Hasil-hasil pembahasan isu akses pasar pada grup ini nantinya akan menjadi masukan bagi pernyataan para pemimpin APEC di Bali pada Oktober mendatang.
 

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home