Loading...
INDONESIA
Penulis: Endang Saputra 17:35 WIB | Jumat, 26 Februari 2016

Ketua PPP Bantah DPP Muktamar Jakarta Hadiri Mukernas PPP

Ilustrasi: Muktamar PPP Ke-VIII Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi (kiri) berdampingan dengan Sekjen Romahurmuziy (kedua kanan) dan Ketua Majelis Pakar Barlianta Harahap (kanan) disela-sela pembukaan Muktamar VIII PPP di Empire Palace, Surabaya, Jatim, Rabu (15/10). Muktamar VIII PPP itu mengangkat tema "Meneguhkan Khittah Perjuangan dan Ketaatan Kepada Konstitusi". (Foto: Antara/M Risyal Hidayat)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Akhmad Gojali, membantah sinyalemen bahwa  kubu Muktamar Jakarta hadir dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol yang diselenggarakan oleh kubu Romahurmuzy.

"Tidak benar DPP hasil Muktamar Jakarta mengirim utusan mendatangi Mukernas Ancol,” kata Akhmad dalam siaran pers yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, hari Jumat (26/2).

"Ketua Umum DPP PPP H. Djan Faridz sangat jelas menyatakan bahwa "SK zombie" itu adalah produk haram karena melawan putusan Mahkamah Agung no  601 yang terang benderang menolak permohonan kembali ke Muktamar Bandung,” dia menambahkan.

Menurut dia kalau ada oknum pengurus datang ke Mukernas itu dipastikan tidak mewakili DPP PPP Muktamar Jakarta. Orang datang ke Ancol itu motifnya macam-macam. Mungkin yang datang ke Mukernas Ancol itu adalah mereka yang lelah berjuang dan perlu piknik sejenak.

"PPP ke depan akan semakin besar karena didukung oleh kader PPP yang memiliki militansi tinggi membela kebenaran, istiqomah dalam berjuang menegakkan amar makruf nahi munkar, ikhlas berkhidmat untuk umat bangsa dan negara,” kata dia.

Untuk itu, kata dia, SK Menkumham Muktamar Surabaya saja bisa dikalahkan karena melanggar AD/ART Partai, putusan Mahkamah Partai dan Fatwa Majelis Syariah, apalagi SK zombie yang jelas-jelas melawan putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap serta fatwa ketua majelis Syariah.

"KH. Maimoen Zubair kepada pengurus DPP PPP yang sowan ke Serang menerangkan  bahwa beliau tidak ada sangkut-pautnya dengan Mukernas Ancol. Ketua Mahkamah Partai hasil muktamar Bandung, KH. Chozin Khumaidi, pun menyatakan bahwa masa muktamar Bandung itu sudah usai. Jadi mukernas di Ancol itu bukanlah mukernas PPP. Tapi mukernasnya Laoly,” kata dia.

"Sikap Mbah Moen tersebut semakin meyakinkan kita semua bahwa Mukernas Ancol itu tidak ada kaitan dengan PPP pro ulama. Itu hanya proyek pesanan Laoly saja. Dengan demikian DPP hasil Muktamar Jakarta menolak mukernas abal-abal tersebut berikut hasilnya,” dia menambahkan.

Selain itu, kata dia, Ketua Umum Muktamar Bandung, Suryadharma Ali, tegas menyatakan agar mukernas itu dibatalkan karena berpotensi memperbesar perpecahan di PPP.

"Kenyataannya memang Mukernas Ancol itu mengulangi kesalahan Muktamar Surabaya untuk kedua kali. Yaitu ajang mengkudeta SDA sebagai ketua umum yang tercantum di SK", kata dia.

"Seorang mukmin tentunya tidak akan terjebak dalam lubang yang sama untuk kedua kali. Untuk itu, sikap kami DPP PPP sangat jelas menolak SK zombie dan produk turunannya, termasuk hasil Mukernas Ancol,” katanya.

Editor : Eben E. Siadari


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home