Kinerja PNS Dinilai Payah, Ahok Gandeng Swasta

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang dinilai belum maksimal. Akibat kinerja yang dinilai lambal, Pemerintah Provinsi DKI lebih banyak menggandeng swasta dalam melakukan berbagai pembangunan, seperti pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), jalan inspeksi, dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

“Dua tahun saya dan Pak Jokowi di sini hampir tidak ada pembangunan. APBD kita habisin di Dinas Pendidikan serta Dinas Olahraga dan Pemuda nggak karuan. Pembangunan semua swasta. Buat apa PNS di DKI terlalu banyak,”ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, saat memberi arahan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Bahkan, ganset yang dibutuhkan di gardu-gardu pompa pun disumbang oleh pihak swasta. Hal ini memicu kemarahan Ahok karena menurutnya kinerja SKPD dinilai lamban. Lambannya kinerja PNS menyebabkan gaji besar yang diterima menjadi tak sepadan dengan kerjanya.

“Apa pantas PNS cuma fotokopi dibayar Rp 12 juta? PNS ini disalurkan ke pekerjaan yang lebih berguna. Mending bayar officeboy Rp 1 juta untuk fotokopi,” kata mantan Bupati Belitung Timur ini dengan nada meninggi.

Ia bercerita, selama 2,5 tahun berada di jajaran Pemprov DKI, pria kelahiran 29 Juni 1966 ini mengaku menahan amarah akibat kinerja para PNS yang tidak mumpuni.

“Jangan heran saya suka duduk lama di toilet lihat burung sama anggrek dari balik kaca. Saya meredam emosi melihat PNS suruh kerja ini itu lama sekali. Saya menahan emosi,” ungkapnya.

Ia mencurigai, di balik lambannya kinerja PNS terdapat unsur kesengajaan untuk mengulur waktu sampai proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) bergulir dan ia dilengerkan dari jabatan gubernurnya. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja