Loading...
HAM
Penulis: Endang Saputra 16:51 WIB | Selasa, 24 Maret 2015

KontraS: TNI Bersifat Dinamis Sebuah Keniscayaan

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar. (Foto: Endang Saputra)

JAKARTA,SATUHARAPAN.COM – Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menilai bahwa TNI yang bersifat dinamis merupakan sebuah keniscayaan.

Dinamisasi, kata Haris sebuah kunci untuk memajukan organisasi pertahanan dan keamanan, Sebuah organisasi pertahanan yang modern dan profesional seperti TNI layak maju, sebab diimbangi dengan profesionalisme personel, akutabilitas internal dan relasi antar lembaga pertahanan keamanan dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Namun, kata Haris terdapat jumlah catatan KontraS yang belum menujukkan karakteristik TNI sebagai lembaga pertahanan modern di abad 21.

"TNI, tangkal terorisme dan konteks keamanan global. Kita mengetahui ada perkembangan signifikan dari keberadaan organisasi Islam teror dan radikal Islamic State yang sudah memperluas kekuasaan teritorial di wiliayah Timur Tengah," Haris di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).

Kemudian, kata Haris menimbulkan banyak pertanyaan, sejauh mana reorganisasi TNI tersebut mampu menjawab tantangan keamanan global? sejauh mana reorganisasi TNI menyediakan ruang akuntabilitas yang transparan bagi publik? dan sejauh mana reorganisasi TNI tidak membangun sentimen negatif di tengah publik?

Karena itu, kata Haris yang menjadi menarik terjadi sentimen positif dari beberapa publik Indonesia (meskipun jumlahnya sedikit namun signifikan dari sisi angka) yang terdorong untuk menggunakan konsep keakhalifahan dalam memperluas dalam memperluas sentimen fundamentalis di Indonesia.

"Situasi ini mengkhawatirkan dengan diketahuinya 514 WNI sudah tergabung di dalam jejaring ISIS, 16 WNI terangkap di Turki ketika mereka hendak ingin melanjutkan perjalanan menuju Suriah, dan rencana pemerintah untuk membebaskan 30 negara dari kewajiban visa yang potensial memperluas penyebaran idelologi fundamentalitasme jika tidak diikuti dengan rangkaian kebijakan populis deradikalisasi," kata dia.

"Mampukah reorganisasi TNI yang digadang-gadangkan oleh Panglima TNI Jendral Moledoko menjawab atau bahkan meminimalisir ruang persaingan di antara institusi keamanan, jika TNI pada akhirnya memonopoli semua informasi, monopoli implementasi kebijkan, sejauh mana memberikan pengetahuan yang dimiliki oleh personel TNI pada proliferasi organisasi-organisasi fundamentalis di Indonesia," katanya.

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home