Krisis Crimea, AS Kirim Kapal Perang ke Laut Hitam

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM – Amerika Serikat mengirim kapal perusak berpeluru kendali ke Laut Hitam dalam rangka meyakinkan sekutu Eropa menyusul aneksasi Crimea oleh Rusia, konfirmasi beberapa sumber pada Senin (7/4).

“Kami memutuskan untuk mengirim sebuah kapal ke Laut Hitam. Kami perkirakan kapal itu akan tiba di sana dalam sepekan,” kata juru bicara Pentagon, Kolonel Steven Warren, tanpa menyebutkan nama atau jenis kapal demi “keamanan operasional”.

Seorang pejabat kementerian pertahanan mengonfirmasi AFP bahwa kapal perang yang dikirim ke wilayah itu adalah USS Donald Cook, sebuah kapal perusak berpeluru kendali.

Kapal tersebut baru-baru ini diperbaiki untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa menembakkan rudal SM-3, memungkinkan kapal untuk difungsikan sebagai bagian dari Sistem Pertahanan Rudal Balistik Aegis.

Kapal itu sudah dikerahkan di pangkalan angkatan laut Spanyol di Rota untuk difungsikan sebagai bagian dari pertahanan rudal NATO yang diusulkan.

NATO menegaskan bahwa pertahanan rudal tersebut merupakan sistem pertahanan murni yang dirancang untuk melawan kemungkinan ancaman rudal dari beberapa negara seperti Iran. Namun langkah itu telah menjadi pusat ketegangan antara NATO dan Rusia, yang memandang proyek itu sebagai ancaman bagi keamanan mereka.

Pemimpin Separatis Moldova Ingin Bergabung dengan Rusia

Pemimpin separatis Moldova yang pro-Moskow pada Senin mendesak para politikus untuk memulai diskusi yang akan memungkinkan Trans-Dniestr secara resmi bergabung dengan Rusia.

“Mimpi kami adalah Trans-Dniestr yang mandiri dan makmur bersama dengan Rusia,” kata Yevgeny Shevchuk dalam sebuah pidato kenegaraan.

“Waktu untuk menemukan solusi atas Trans-Dniestr sudah tiba,” tambahnya dalam pidato selama satu jam itu.

Moldova yang pro-Barat bulan lalu memperingatkan Moskow untuk tidak melakukan aneksasi seperti di Crimea, setelah sejumlah pejabat Trans-Dniestr mengajukan permohonan bergabung dengan Rusia.

Peringatan Chisinau muncul sesudah aneksasi Crimea oleh Moskow, setelah sejumlah pejabat lokal semenanjung Laut Hitam itu memilih untuk memisahkan diri dari Kiev bulan lalu.

“Saya mengusulkan agar para politikus Moldova membuat langkah yang bijaksana, berani dan bertanggung jawab dan memulai diskusi tentang bagaimana secara hukum merumuskan kondisi masalah yang sebenarnya,” kata Shevchuk.

Langkah tersebut, menurutnya, akan memperkuat stabilitas di wilayah itu.

Hubungan antara Rusia dan Barat mencapai titik terendah sejak Perang Dingin setelah aneksasi Crimea, dan Moskow telah menempatkan puluhan ribu pasukan di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina.

Trans-Dniestr, wilayah di perbatasan timur Moldova, memisahkan diri dari negara itu pasca-kejatuhan Uni Soviet pada 1991 namun tidak diakui oleh negara lain.

Warga di wilayah itu memilih bergabung dengan Rusia dalam referendum 2006 dan Moskow masih mempertahankan ribuan pasukan di sana.