Legitimasi Hukum Tidak Bisa Dicampuri Asing

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi III DPR RI,  Didik Mukrianto, mengatakan hukum sebuah negara hanya akan berlaku untuk warga negaranya sendiri atau orang yang melanggar hukum di wilayah negaranya.

Karena itu, kata Didik kalau Singapura membuat hukum yang menjangkau warga negara lain di wilayah luar Singapura dipastikan ada peluang bahwa banyak juga pengusaha-pengusaha berasal dari Singapura yang membuka usaha di Indonesia dan melanggar hukum-hukum Singapura.

Mereka, kata Didik, bisa saja dijerat hukum oleh pihak Singapura. Atau orang Indonesia yang berkantor di Singapura tentu hukum negara itu menjangkau mereka.

“Jadi sepanjang di dalam teritorial Singapura. artinya apa, hukum itu tidak bisa menjangkau tindak pidana yang dilakukan di Indonesia tetapi mungkin Singapura melihat dampak lingkungannya bahwa pengusaha-pengusaha yang berasal dari Singapura atau kemudian berkantor di Singapura kemudian, dampak lingkungannya menggangu Singapura bisa saja menentukan hukum terhadap koporasi itu termasuk perizinannya,” kata Didik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Rabu (14/9).

Pemerintah, kata Didik, tidak perlu khawatir dengan ancaman Singapura yang ingin membuat Undang-Undang Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Karena legitimasi hukum di negara ini tidak bisa dicampuri oleh pihak manapun.

“Bahwa indpendensi sebagai negara hukum juga tidak bisa dipeta oleh negara manapun. kita punya kedaulatan hukum yang kuat tentu inilah harus pegang teguh,” kata dia.

Ditambahkan Didik, teritorial kedaulatan hukum setiap negara menjadi domain negara masing-masing dan tidak mengikat satu sama lain.

“Ketika sudah diratifikasi  suatu negara, baru berlaku, tetapi sebuah perjanjian atau hukum yang tetap negara lain sepanjang kita tidak diratifikasi maka tidak lain maka tidak ada kekuatan mengikat kepada kita,”kata dia.

Editor : Eben E. Siadari