Loading...
SAINS
Penulis: Endang Saputra 12:26 WIB | Sabtu, 02 April 2016

Masa Reses, Komisi X DPR Datangi SMK Adzikro

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Dadang Rusdiana saat mengunjungi SMK Adzikro Nagreg Kabupaten Bandung pada hari Jumat (1/4). (Foto: SMK Adzikro)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dadang Rusdiana, di masa reses DPR RI, mendatangi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Adzikro Nagreg, Kabupaten Bandung. Jawa Barat, pada hari Jumat (1/4).

“Di masa reses ini saya berkunjung ke sekolah-sekolah seperti SMK Adzikro yang berada di Nagreg, Kabupaten Bandung,” kata Dadang saat dihubungi satuharapan.com, di Jakarta, hari Sabtu (2/4).

SMK Adzikro, kata Dadang, diinisiasi oleh para anak muda yang memiliki kesadaran bahwa penguasaan keterampilan adalah bekal penting bagi generasi ke depan dalam menghadapi persaingan global.

"SMK lebih prospektif dibandingkan dengan SMA. Mereka berpandangan maju seperti itu. SMK Adzikro ini sekarang masih menumpang di sekolah lain. Memiliki lahan milik yayasan hasil swadaya masyarakat, namun belum memiliki bangunan sehingga mereka berharap adanya bantuan Unit Sekolah Baru untuk menjawab antusiasme masyarakat akan kebutuhan SMK," kata dia.

Dadang mengisi masa reses ini dengan berkunjung ke sekolah-sekolah di perkampungan yang dari segi fasilitas masih belum memadai, namun menunjukkan semangat masyarakat yang begitu tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Sebelum ke SMK Adzikro, Dadang mengaku terlebih dahulu berkunjung ke SMP YPDS di Solokan Jeruk Majalaya, Kabupaten Bandung.

"SMP YPDS di Solokan Jeruk itu sekolah yang didirikan oleh lembaga sosial desa. Jadi sekolah yang berdiri karena semangat para tokoh masyarakat yang dipimpin oleh kepala desa untuk memajukan pendidikan," kata dia.

Dengan demikian, kata Dadang, biaya operasional SMP YPDS yang didirikan oleh lembaga sosial desa itu seadanya.

"Dulu itu, zaman Orde Baru, ada yang namanya lembaga sosial desa, yang kemudian menjadi  Lembaga Musyawarah Desa ( LMD). Kalau sekarang Badan Permusyawaran Desa (BPD). Jadi, di situ, tokoh-tokoh masyarakat dan kepala desa yang mendirikan sekolah dengan biaya seadanya. Bantuan yang diterima baru perpustakaan dan dua ruang kelas, selebihnya swadaya," katanya.

Editor : Sotyati


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home