Loading...
INDONESIA
Penulis: Reporter Satuharapan 12:50 WIB | Minggu, 16 Oktober 2016

Pemberantasan Pungli Perlu Keteladanan

Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan, ke kiri), Menlu Retno Marsudi, Menkumham Yassona Laoly, Menhan Ryamizard Ryacudu, Jaksa Agung Prasetyo, serta Kepala BIN Budi Gunawan mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo membahas kebijakan reformasi bidang hukum di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10). Kebijakan reformasi hukum tersebut antara lain pemberantasan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan masyarakat, pembenahan layanan imigrasi dan pengelolaan lapas, program percepatan layanan SIM-STNK-BPKB, serta percepatan penanganan kasus yang mangkrak di lembaga peradilan. (Foto: Antara)

SEMARANG, SATUHARAPAN.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat perlu ada keteladanan dalam upaya pemberantasan berbagai praktik pungutan liar di masyarakat.

"Pemberantasan pungli akan lebih efektif jika ada keteladanan pemimpinnya untuk perbaikan birokrasi sehingga jajarannya mengikuti dan meniru perilaku pimpinan," katanya di Semarang, hari Minggu (16/10).

Menurut Ganjar, langkah awal untuk melakukan pemberantasan pungli harus bersumber terlebih dahulu dari pemimpin tertinggi di suatu daerah dengan tidak meminta setoran kepada jajaran dibawahnya.

"Pimpinan jangan minta setoran dan pimpinan dibawahnya juga jangan minta setoran, sebab praktik pungli ada karena budaya setoran masih muncul," ujarnya.

Selain keteladanan pemimpin, mantan anggota DPR itu menyebutkan bahwa upaya pemberantasan pungli juga harus dilakukan dengan mengubah sistem dan memasukan alat yang dapat menghindari pertemuan langsung antara pembayar pajak dengan petugas.

"Pertemuan langsung tersebut berpotensi menimbulkan praktik pungli," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Ganjar menegaskan, dirinya akan langsung memecat jajarannya jika terbukti melakukan berbagai praktik pungli yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Kendati demikian, Ganjar mengaku kesulitan melakukan pemecatan kepada pegawai yang sudah terbukti melakukan pungli akibat sistem yang ada di birokrasi.

"Oleh karena itu ,saya minta Kemenpan untuk memberikan kemudahan bagi kepala daerah untuk memecat pegawainya," ujarnya. (Ant)

 


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home