Pemerintah Bangun 25 Menara Kembar Rusunawa

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bakal membangun 25 menara kembar (twin block) rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di berbagai daerah di Tanah Air pada 2014.

"Target rusun untuk Kementerian PU tahun depan adalah 25 menara kembar," kata Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Imam S Ernawi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (20/12).

Imam mencontohkan, pada akhir Desember 2013 ini akan mulai dibangun dua menara kembar rusunawa dengan masing-masing menara memiliki ketinggian hingga 16 lantai.

Rencananya, rusunawa tersebut dibangun di Jatinegara Barat, Jakarta Timur, dan diperuntukkan bagi warga yang berada di kawasan kumuh bantaran Kali Ciliwung.

"Rusunawa tersebut ditargetkan dimulai pembangunannya akhir Desember 2013. Anggarannya Rp 80 miliar per menara kembar," katanya.

Ia memaparkan, sejak 2003 sampai dengan 2013, telah dibangun 305 menara kembar atau sejumlah 26.961 unit.

Sebagaimana diberitakan, Kementerian Perumahan Rakyat menyiapkan aturan larangan pengalihan rumah susun bersubsidi agar kepemilikan rusun bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak dijadikan ajang spekulasi investasi sektor perumahan.

"UU sudah mengatur dan melarang pengalihan rusun yang dimiliki atas fasilitas subsidi dari pemerintah," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo.

Sri Hartoyo menuturkan UU yang dimaksud adalah UU No 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Permukiman dan UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Saat ini, Kemenpera sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat yang mengatur tentang larangan tersebut.

Sri mengemukakan bila hal itu terjadi, akan ada pembatalan pemilikan rusun dan nantinya akan dibentuk sebuah badan yang akan mengalihkan rusun tersebut kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Sedangkan untuk menghindari peruntukan yang tidak tepat sasaran, pemerintah berusaha untuk menjadikan rumah sederhana tidak menarik bagi masyarakat menengah ke atas untuk dijadikan sarana investasi.(Ant)

Editor : Sotyati