Pemimpin Jakarta Berikutnya Jangan Gusur Fasilitas Terkait Perempuan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Institut KAPAL Perempuan, Misiyah menjelaskan pasangan pemimpin ideal DKI Jakarta di masa mendatang  menginginkan sosok pemimpin yang membuat kebijakan jangan melakukan penggusuran terhadap fasilitas yang berhubungan dengan perempuan.

“Gubernur Jakarta (DKI Jakarta) nantinya memiliki kebijakan yang mempermudah warga untuk mendapat permukiman, karena saat ini banyak ibu-ibu yang terancam gusuran, hak untuk mendapat tempat tinggal yang layak,” kata Misiyah dalam perbincangan dengan beberapa wartawan setelah penandatanganan deklarasi Agenda Poltik Perempuan Bantaran Kali Ciliwung, hari Kamis (8/12) di Festival Budaya perempuan 1001 Cerita Perempuan Kali Ciliwung, di Gelanggang Remaja Jakarta Timur, Jakarta Timur.

Misiyah menjelaskan makna layak dalam definisi dia dan rekan-rekannya di Sekolah Perempuan yakni perempuan dapat memperoleh penghasilan karena memiliki mata pencarian yang tetap.

“Misalnya berjualan di sejumlah lokasi yang sudah biasa, dan mereka yang sudah menjadi lokasi, jadi bisa dibayangkan nantinya kalau lokasi sekolah perempuan digusur, maka bisa dibayangkan ada satu yang akan pergi ke mana, yang lainnya lagi akan tinggal dimana, bagaimana mereka (perempuan) akan maju kalau terpencar-pencar,” kata Misiyah.

Misiyah menginginkan pemerintah provinsi mengutamakan perempuan miskin dan kelompok termarjinalkan di Jakarta agar dapat mengambil keputusan dalam Musrenbangda (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah).

Sementara itu bagi anggota Sekolah Perempuan, Supini, mengharapkan pemimpin Jakarta yang baru harus dapat mencegah atau meminimalisir kekerasan terhadap perempuan. “Jadi supaya ada kesamaan peran (perempuan) dengan laki laki, jadi perempuan juga bisa memimpin dalam segi keluarga, dan memiliki keutamaan dalam lingkungan,” kata Supini.

Supini berharap pemimpin Jakarta yang baru bersikap ramah dengan pendatang sehingga banyak warga luar Jakarta dimudahkan untuk mencari mata pencarian di Jakarta.

“Jadi nantinya perempuan bisa membuat akte kelahiran, terus surat nikah yang hilang bisa diurus kembali,” kata dia.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum