Pendataan PKL, Basuki Sudah Perintahkan Bank DKI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sehubungan dengan rencana pelatihan pedagang kaki lima (PKL), Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan nanti di 2015, semua orang terutama ekonomi menengah ke bawah, harus punya rekening bank. Pemprov DKI akan mendata para PKL melalui Bank DKI untuk dibantu modal usaha.

Basuki mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap Dinas Koperasi UMKM DKI Jakarta dalam hal mendata para PKL, karena ditengarai akan melakukan kecurangan seperti yang sudah-sudah, misalnya kekecewaan Basuki saat penyelenggaraan Pekan Rakyat Jakarta (PRJ) di Monas Juni silam, di mana ternyata banyak PKL yang tidak terdata ikut masuk berjualan pada event tersebut. Akibat masuknya PKL yang tidak diberi pelatihan, yaitu rusaknya taman dan banyak sampah berserakan.

Sebenarnya membenahi PKL tidak ada kendala menurut Basuki, hanya saja ada dinas yang bermain atau tidak, misalnya menjadi beking dalam jual-beli atau menyewakan lapak bagi PKL itu.

“Sebenarnya kita mau membela PKL, karena merupakan perekonomian rakyat yang paling baik, PKL juga bisa membantu orang Jakarta dengan penghasilan pas-pasan senilai UMP, misalnya dengan cara menjual makanan dengan harga murah. Akan tetapi PKL juga perlu dikontrol melalui pelatihan misalnya penggunaan bahan kimia, cara mereka buang sampah,” kata dia menguraikan, saat ditemui di Balai Kota, Rabu (6/8).

“Bank DKI sih mengaku pada saya sudah siap. Kalau Bank DKI tidak siap, saya akan kasih BRI, BNI atau Mandiri, kalau kekurangan modal (para PKL, Red), saya akan tambahkan modal,” pungkasnya.

Ia menuturkan nantinya tidak akan segan mengeluarkan Rp 1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI untuk menyokong modal sektor informal tersebut, yang kemudian akan dibagi-bagikan kepada masing-masing pemilik usaha lebih kurang sekitar Rp 5 juta.

Selain membenahi PKL, Basuki juga sudah menyiapkan rencana ke depan untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang akan didesain tidak bisa ambil uang tunai termasuk untuk beli buku sampai seragam sekolah, hal itu dimaksudkan supaya tidak ada penyalahgunaan dana KJP.

Penyaluran bantuan nontunai juga akan diterapkan kepada warga yang terkena banjir, di mana akan diberikan melalui rekening bank kepada masing-masing orang yang sudah terdata. Bahkan bantuan uang zakat, infak, sedekah, dan segala macamnya, tahun depan harus jelas melalui rekening bank.

“Tahun depan dana bantuan tidak ada lagi yang tunai, agar tidak ada lagi klaim, misalnya dari Bank Mandiri mengklaim membantu 15.000 kaum dhuafa dan anak yatim melalui yayasan, Bank DKI membantu 5.000 orang, Bank BRI sekian puluh ribu, BNI sekian ribu. Sekarang pertanyaan saya, bisa tidak nama anak yang sama didaftarkan di beberapa tempat? Bisa lewat yayasan. Mungkin saja bukan anaknya yang menerima bantuan, tetapi malah pengurus yayasan sendiri yang terima,” duganya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja