Loading...
INDONESIA
Penulis: Francisca Christy Rosana 15:44 WIB | Jumat, 10 Juli 2015

Perampingan Birokrasi Pulau Seribu Setelah Lebaran

Wagub Djarot Saiful Hidayat meninjau UN di SMP 73, Tebet, Selasa (5/5) pagi. Wagub bersama rombongan, Kepala Dinas Pendidikan DKI dan Wali Kota Jaksel hadir di SMP 73 kurang lebih pukul 06.30 WIB. (Foto: Francisca CR)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wacana perampingan birokrasi di lingkungan Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kembali didengungkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Implementasi perampingan dikatakan Djarot dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah pekan mendatang.

“Jadi Kepulauan Seribu ini setelah kita evaluasi itu kan terlalu gemuk. Kemudian miskin di fungsi. Ke depan akan kita balik, kita kayakan fungsinya, kita rampingkan strukturnya,” kata Djarot di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu pada Jumat (10/7).

Menurut catatan Djarot, setidaknya ada lebih dari 10 eselon III yang akan digabung. Suku dinas yang dirasa tak lagi diperlukan di Pulau Seribu, seperti Suku Dinas Binamarga akan digabung dengan Suku Dinas Tata Air, selanjutnya untuk Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan digabung dengan Pusat Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Yang akan kita perbanyak adalah tenaga teknis. Di Kepulauan Seribu, titik berat kita adalah meningkatkan kualitas pelayanan wajib administrasi, pendidikan, kesehatan. Baru setelah kewajiban dasar sudah, yang menjadi ikon Kepulauan Seribu kita perkuat adalah sektor pariwisata dan pengamanan pulau-pulau, serta sektor perikanan, kelautan. Jadi visinya kita seperti itu,” kata Djarot.

Penyederhanaan struktur birokrasi menurut mantan anggota DPR RI ini menjadi perhatian penting Pemprov DKI. Djarot menyayangkan, dengan kondisi struktur birokrasi yang sekarang, layanan publik untuk warga dirasa kurang memuaskan. Anggaran pun menjadi tidak terserap dengan baik karena struktur terlalu lebar.

Editor : Bayu Probo

Ikuti berita kami di Facebook


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home